Fraksi Gerindra Apresiasi Khofifah Atas Rekomendasi Pansus LKPJ Gubernur Jatim 2021

pansus lkpj gubernur jatim
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim, Muhammad Fawait saat memberikan sambutan diacara partai Gerindra. (istimewa)

SURABAYA, WacanaNews.co.id — Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban atau Pansus LKPJ Gubernur Jawa Timur (Jatim) Tahun Anggaran 2021 telah menyelesaikan tugasnya, dengan menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk pihak eksekutif.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim, Muhammad Fawait menilai sejumlah rekomendasi pansus itu sebagai masukan yang bagus untuk eksekutif. Di sisi lain, Fawait juga mengapresiasi capaian eksekutif selama tahun anggaran 2021. Meskipun ada sejumlah catatan seperti pendataan aset dan rendahnya jumlah kredit yang disalurkan Bank Jatim.

“Dari hasil diskusi Fraksi Gerindra termasuk rekomendasi Pansus LKPJ, Fraksi Gerindra mengapresiasi capaian eksekutif dibawah kepemimpinan Gubernur Khofifah,” terang Muhammad Fawait yang juga anggota Pansus LKPJ, Selasa (26/04/2022).

Politikus muda yang akrab disapa Gus Mufa ini menyontohkan dari tingkat pertumbuhan ekonomi, Jawa Timur masih relatif baik. Pertumbuhan ekonomi Jatim lebih tinggi dari provinsi lain, bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional.

Bendahara DPD Partai Gerindra ini mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berdampak positif pada penurunan angka kemiskinan. Apalagi penurunan angka kemiskinan di Jatim ini tertinggi secara nasional.

“Disaat masih dalam kondisi pandemi, pertumbuhan ekonomi di Jatim relatif tinggi. Demikian pula dengan penurunan angka kemiskinan yang signifikan. Saya kira ini prestasi Gubernur Khofifah dan jajarannya yang patut diapresiasi,” ujar Gus Mufa.

Kader Ansor Jatim ini mengatakan, kemiskinan memang masih menjadi masalah klasik di Jawa Timur. Namun kalau melihat lebih seksama, mayoritas kemiskinan terdapat di pedesaan dan di sekitar perkebunan yang notabene ranah pemerintah pusat.

Dengan demikian, menurut Fawait pengentasan kemiskinan di Jawa Timur juga menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Sebab, perkebunan yang ada di Jawa Timur dikelola oleh Perhutani, PTPN atau BUMN.

“Karena itu, pengentasan kemiskinan juga menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Fraksi Gerindra membuka diri bersinergi dan bergandengan tangan dengan eksekutif untuk mengatasi masalah sosial di Jawa Timur,” pungkas alumnus Fakultas Ekonomi Unair ini. (pra/w2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.