Vox Point Indonesia: Membangun Papua dengan Paradigma Baru

Acara webinar nasional bertajuk Membangun Papua dengan Paradigma Baru, pada Jumat (14/08/2020) pukul 14.00 WIB.(wacananews.co.id/isto)

JAKARTA– Vox populi institut (Vox Point) Indonesia mengemukakan bahwa cara menyelesaikan permasalahan yang selama ini terjadi di Papua yakni melalui pendekatan dialogis, saling menghargai dan harus menyentuh akar permasalahan masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh ketua umum DPN Vox Point Indonesia, Yohanes Handojo Budhisejati ketika memberikan sambutan pembuka dalam acara webinar nasional bertajuk Membangun Papua dengan Paradigma Baru, pada Jumat (14/08/2020) pukul 14.00 WIB.

Yohanes Handojo mengungkapkan, alasan diselenggarakan webinar nasional tersebut karena sebagai ormas Katolik, Vox Point Indonesia memiliki fungsi sebagai lembaga kader, lembaga pengkajian dan lembaga edukasi yang hadir untuk memberikan sumbang saran atas permasalahan yang terjadi di Papua.

“Berbicara tentang Papua adalah berbicara tentang nasib semua anak bangsa di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”, tegas Yohanes.

Menurut Vox Point Indonesia, berbagai peristiwa menyedihkan, ketidakadilan dan pelanggaran HAM di tanah Papua sepertinya tidak terselesaikan. Walaupun telah terjadi pergantian Presiden, Papua tetap dalam penderitaan.

“Otonomi khusus (Otsus) yang diberlakukan di tanah Papua sejak tahun 2001 harus dievaluasi kembali. Apakah Papua sudah sejahtera seperti maksud awal Otsus tersebut? Fakta berbicara lain. Rakyat Papua tetap terpinggirkan”, ujar Ketum DPN Vox Point.

Vox Point Indonesia juga mengapresiasi pembangunan yang dipelopori oleh pemerintah pusat untuk seluruh pelosok negeri, termasuk Papua. Namun hal itu menurut penilaian Vox Point, masih dinikmati oleh warga pendatang dari luar dan bukan penduduk asli Papua.

“Banyak pengusaha yang didominasi oleh warga pendatang (luar Papua) dan pihak asing melihat sumber daya alam Papua sangat besar untuk dieksplorasi, sedangkan warga asli Papua semakin terpinggirkan, merasa disingkirkan, diperdaya dan ditindas di negeri sendiri”, kata Yohanes.

Sementara itu, kepala dinas kesehatan Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Innah Gwijangge yang hadir menjadi narasumber dalam webinar tersebut mengatakan bahwa adanya kesenjangan di Papua disebabkan karena program di pemerintah pusat tidak menyentuh dengan masyarakat di daerah karena perbedaan kultur dan budaya.

“Faktor-faktor utama yang menghambat kesehatan di Papua yaitu faktor geografis, transportasi, sarana dan prasarana yang kurang memadai, SDM yang masih terfokus di Kota, persoalan iklim keamanan dan konflik serta kebijakan yang tidak tepat sasaran”, sebut Innah.

Narasumber lainnya, Meki Wetipo dari Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) sekaligus Duta Komoditas Papua yang bergerak di bidang konstruksi dan sektor barang dan jasa menguraikan tujuan kegiatan yang dilakukan oleh KAPP yakni untuk melahirkan pengusaha-pengusaha orang asli Papua agar meningkatkan penghasilan ekonomi mereka.

Selain itu, Meki menyebutkan potensi komoditas yang menjadi prioritas di Papua yaitu kopi, coklat, pala, ikan dan obyek pariwisata lainnya. Namun, hambatan yang dialami dalam membangun usaha tersebut diantaranya ketersediaan modal, akses fasilitas yang masih terbatas serta mitra pemerintah yang belum berjalan optimal.

Solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam sistem politik dan pemerintahan Papua, menurut Sekretaris daerah Kota Jayapura Provinsi Papua, Dr. Frans Pekey antara lain optimalisasi reformasi birokrasi berupa perubahan mental aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik, penataan SDM, penataan peraturan perundang-undangan, sinkronisasi kebijakan sektoral dengan otonomi khusus (Otsus) Papua serta penyelesaian konflik politik dan kemanusiaan Papua secara bermartabat.

Sedangkan menurut tokoh muda Katolik, Piter Gusbaker, solusi untuk mengatasi permasalahan di Papua yaitu dengan adanya sinergitas dan koordinasi antar level pimpinan kabupaten atau kota, provinsi dan pemerintah pusat. Selain itu, Piter juga menyebutkan implementasi kebijakan dan penyelesaian resolusi konflik di Papua harus dilakukan menurut hukum adat dan sosial budaya orang asli Papua.

Dalam bidang sumber daya alam (SDA), Pengelolaan SDA di Papua menurut DPR Papua John Gobai, pemerintah masih menganakemaskan atau lebih mengutamakan investor yang lebih mengejar keuntungan daripada membangun relasi sosial dengan masyarakat adat. Oleh sebab itu, John Gobai menegaskan agar pengelolaan tanah ulayat (tanah adat) harus atas seizin masyarakat adat setempat.

Vox Point Indonesia sendiri mengemukakan bahwa solusi untuk mengatasi persoalan di Papua yaitu harus dilakukan secara terintegrsi dan menyentuh akar permasalahan dengan pendekatan dialogis dan saling menghargai sebagai sesama anak bangsa.(isto/w2)

Tinggalkan Balasan