KEDIRI, WacanaNews.co.id — Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 26 Agustus 2021, Anggia Ermarini mempersoalkan transparansi pungutan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dilakukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wonojoyo di Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri.
“Ini aspirasi dapil yang perlu ditindaklanjuti secara serius oleh Menteri LHK. Masyarakat petani di Desa Krenceng sudah berkomitmen ikut menjaga lingkungan dan kelestarian hutan. Harus ada apresiasi negara kepada mereka. Jangan malah mempersulit dan memanfaatkan kerja keras petani selama ini,” ujar Anggia Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.
Anggia menegaskan perlunya transparansi terhadap setiap pungutan yang dibebankan kepada mereka. “LMDH Wonojoyo dan Perhutani Kediri berada di bawah KLHK. Kementerian harus berani menegur setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan yang mungkin terjadi di sana. Apalagi laporan dugaan tersebut sudah masuk kepolisian. Ini saya sampaikan ke Bu Menteri agar ada tindak lanjut, evaluasi, dan pengawasan serius di sana,” ujar Anggia.
Sementara itu, Mayor (Purn) Putut, salah satu petani pesanggem di Desa Krenceng, menyampaikan terima kasih atas perhatian politisi PKB yang juga Ketum Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama tersebut. “Harapannya keluh kesah kami di daerah berdampak pada perbaikan manajemen dan tata kelola LMDH Wonojoyo serta Perhutani Kediri. Terima kasih Bu Anggi,” harapnya.
Anggia sendiri berjanji akan mengecek ulang tindak lanjut permasalahan yang membelit petani desa hutan di Desa Krenceng. “Rapat-rapat berikutnya akan saya tagih kembali tindak lanjut yang telah dilakukan KLHK terhadap kasus ini,” tegasnya.(yan/w2)
