Pemerintah Maluku Tenggara dan Tual Dinilai Tidak Tepat Janji

Daniel Rahakbauw Mahasiswa Universitas Pattimura Ambon (wacananews.co.id/daniel/w1)
Daniel Rahakbauw Mahasiswa Universitas Pattimura Ambon (wacananews.co.id/daniel/w1)

AMBON, WacanaNews.co.id –Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan Pemerintah Kota Tual dinilai tidak dapat mempertangung jawabkan pernyataan mereka terkait janji akan mendorong soal membantu mahasiswa Maluku Tenggara yang berada di perantauan.

Beberapa waktu lalu legislator Maluku Tenggara dan Kota Tual berjanji akan mendorong untuk membantu mahasiswa Maluku Tengara dan Kota Tual yang berada di perantauan hanyalah merupakan wacana semata sebab dalam beberapa bulan belakangan ini belum ada sentuhan dari legislator Maluku tenggara terkait hal ini.

Bacaan Lainnya

Dilangsir dari suaradamai.com 16 mei 2020 wakil ketua DPRD Maluku Tenggara Johanes Bosko Rahawarin mengatakan bahwa “DPRD akan terus mendorong untuk membantu mahasiswa dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah karena pemerintah sudah memberikan jaminan, kita akan terus mengawal, berkomunikasi sebagai mitra,” kata Bosko ketika ditanya terkait bantuan lanjutan manakala pandemi ini berlangsung lama.

Ia juga mengatakan bahwa “Masih ada sejumlah miliar dana yang harus digeser,” meniru jawaban Sekda Malra – juga merupakan koordinator TAPD – saat rapat di gedung wakil rakyat belum lama ini. jumlah anggaran yang akan digeser untuk penanganan Covid-19 lebih dari Rp 30 M. Diharapkan dana ini juga dapat mengakomodir kebutuhan mahasiswa asal Maluku Tenggara di perantauan.

“Prinsipnya kami (DPRD) menitikberatkan bahwa adik-adik mahasiswa menjadi prioritas,” tandas Bosko.

Hal tersebut mendapat tanggapan Daniel Rahakbauw Mahasiswa Universitas Pattimura di Ambon, menurutnya,  sekarang ini kebanyakan mahasiswa mengalami kesulitan ditambah lagi Kota Ambon melakukan transisi PSBB ke 4 menyebabkan para mahasiswa mengalami kesulitan disetiap aktifitas mereka. Yang menjadi kesulitan terbesar mahasiswa yaitu semakin minimnya pendapatan orang Tua yang menyebabkan pengiriman uang kepada para mahasiswa sangat minim, ditambah lagi tuntutan pendidikan yang dilakukan kulia secara online/daring membutuhkan kuata dan kebutuhan lainya seperti kebutuhan makan dan minum sehari-hari.

“Pada kondisi ini kami sangat mengharapkan sentuhan kasi dari pemerintah daerah, untuk melihat akan permasalahan ini. Kami tidak melihat dari nilainya atau barang yang di berikan nanti, tetapi dari tanggung jawab dan kesadaran dari pemerintah daerah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Namun sampai pada hari ini, belum ada informasi jelas dan lebih lanjut terkait hal ini”, keluh Daniel, Senin Malam (07/09/2020).

“Saya secara pribadi juga merasa sangat kecewa terhadap legislator dan pimpinan kedua daerah tersebut sebab melalui hemat saya mereka tidak mampu untuk menangani permasalahan ini, yang sudah di janjikan oleh mereka sendiri”, tambahnya.

Disisi lain Hasan Syarifuddin Borut, Ketua DPRD Kota Tual mengatakan bahwa “pemerintah sementara melakukan kajian sambil berkoordinasi dengan pemerintah daerah lain supaya mengidentifikasi pelajar atau mahasiswa yang kuliah di luar daerah. Pola penanganannya mereka (pemerintah) masih berdiskusi, tetapi yang pasti sudah ada perhatian ke sana (pelajar dan mahasiswa). Sedang dalam masa pendataan saat ini,” katanya. Dikutib dari suaradamai.com 25 April 2020.

Masalah ini menjadi hal dilematik bagi mahasiswa Kei di Kota Ambon yang tergolong dalam dua perkumpulan Hime dan Permava, beberapa waktu lalu terus menerus mengambil data diri terkait dengan akan di berikan bantuan dari pemerintah daerah Maluku Tenggara dan Kota Tual. Tetapi sampai saat ini belum terealisasi dan belum ada kejelasan terkait bantuan tersebut.

Saya sendiri pun sering bertanya ke ketua dan beberapa pengurus dua perkumpulan tersebut ‘apakah sudah ada jawaban dan kabar baik dari pemerintah daerah Kota Tual dan Maluku Tenggara’?. Jawaban mereka masi tetap sama “belum ada”

Yang menjadi kenjangalan dan terus memunculkan pertanyaan, dimanakah dana yang dikatakan oleh wakil ketua DPRD Maluku Tenggara yang dalam wawancaranya dengan tim media suaradamai.com menjelaskan bahwa jumlah anggaran yang akan digesek untuk penanganan covid-19 lebih dari 30 M.

Jika sudah terpakai habis kami meminta keterbukaan ke publik bersamaan dengan rincianya, tanya Daniel Rahakbauw selaku Mahasiswa Universitas Pattimura Ambon.(daniel/w1)

Tinggalkan Balasan