CIKEAS, WacanaNews.co.id — Paska munculnya Muhaimin Iskandar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terpilih menjadi calon wakil Presiden Anis Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang, akhirnya Partai Demokrat Angkat bicara.
Melalui Juru bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra merasa kaget sekaligus menyesalkan langkah yang diambil teman koalisinya yakni Nasdem dan PKB yang mana mengusung Muhaimin Iskandar sebagai Calon Presiden mendampingi Anis Baswedan.
“Kami Partai Demokrat jaget, menghadapi situwasi saat ini. Menyesalkan bagaimana temen – temen Nasdem dan Mas Anis bersekongkol membuat koalisi baru. Karena Surat perjanjian yang kami tahu itu Nasdem dan PKB bersepakat mengusung Mas Anis dan Cak Imin,” ungkap Herzaky di Cikeas, Kamis (31/8/2023).
Bahkan Herzaky menilai yang dilakukan Nasdem dan PKB tersebut merupakan penghianatan dalam koalisi perubahan. Dia menilai adanya keputusan yang di langgar dari beberapa poin 6 kesepakatan kualisi.
“Itu ini bagi kami bagian dari penghianatan terhadap kualisi perubahan karena menurut kami kita adalah setara dan sejajar sudah ada 6 kesepakatan dalan kualisi itu,” tambahnya.
Herzaky menambahkan jika keputusan yang diambil Nasdem dan PKB bukan melalui komunikasi dari seluruh anggota kualisi. Ditambah lagi, partai Demokrat merasa tertekan dengan keputusan tersebut dengan munculnya pernyataan keikutsertaan Demokrat dalam kualisi setelah ada adanya keputusan Cak Imin sebagai Cawapres Anis.
“Ini menurut kami adalah politik tidak pas, tidak sesuai dengan kami fikirkan. Tapi ternyata mantan teman koalisi kami bersikap seperti ini gitu. Yang sangat disayangkan juga yang kami cermati adalah bagaimana tidak ada komunikasi membuat kesepakatan dulu lalu kemudian ‘mau ikut atau tidak’ kan agak mengagetkan karena sudah berkomunikasi selama setahun sekaran situasinya seperti ini,” bebernya.
Herzaky juga menilai jika niatan penghianatan sudah ada sejak lama dengan dibuktikan dengan selalu menunda nunda deklarasi Cawapres Anis Baswedan.
“Lalu berbagai kesempatan sudah ada kesepakatan ada diskusi sudah disampaikan kembali. Rencana – rencana deklarasi yang terus ditunda -ditunda ternyata dalam kontek ditunda ini bukan apa apa, ternyata ada niatan berhianat dibelakang,” pungkasnya. (pras)
