Ende, Wacananews.co.id– Data bukan sekadar deretan angka di atas kertas, melainkan “kompas” bagi pembangunan daerah. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ende, I Made Suantara, dalam sebuah wawancara mendalam 19 Mei 2026 di ruang kerjanya
Ia mengibaratkan peran BPS sebagai pihak yang bertugas “memotret” kondisi riil masyarakat guna mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah.
Perbedaan Data: Mengapa Angka BPS dan Dispenduk Berbeda?
Salah satu poin krusial yang dijelaskan Suantara adalah perbedaan metodologi antara BPS dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk).
Jika Dispenduk menggunakan metode registrasi (menunggu laporan masyarakat untuk administrasi seperti KTP/KK), BPS menggunakan metode sensus dan survei dengan aktif turun ke lapangan untuk menghitung penduduk.
“Kami menghitung setiap 10 tahun sekali melalui sensus, dan melakukan proyeksi di antaranya. Berdasarkan proyeksi per Desember 2025, jumlah penduduk Kabupaten Ende diperkirakan mencapai 284.125 jiwa,” ungkap Suantara.
Ekonomi Ende: Pertanian Masih Jadi Panglima
Dalam potret ekonomi, Suantara mengungkapkan bahwa sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung Kabupaten Ende, menyumbang lebih dari 30% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Komoditas seperti kelapa dan kemiri menjadi unggulan di sektor perkebunan.
Terkait kondisi harga kebutuhan pokok, ia mencatat bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Ende saat ini terpantau normal bahkan cenderung turun, dipengaruhi oleh stabilnya harga komoditas seperti beras dan cabai merah.
Tantangan di Lapangan: Antara Pajak dan Bansos
Melakukan pendataan di lapangan tidaklah mudah. BPS seringkali menghadapi penolakan dari pihak perusahaan yang khawatir data mereka akan disalahgunakan untuk urusan perpajakan.
Di sisi lain, saat mendata rumah tangga, petugas sering menemui ketidakjujuran responden terkait aset yang dimiliki.
“Ada kecenderungan masyarakat tidak jujur soal jumlah ternak atau tabungan karena rasa malu atau sebaliknya, berharap mendapatkan bantuan sosial (Bansos),” jelasnya.
“Rembuk Desa” Sebagai Kunci Kualitas Data
Untuk meminimalisir data yang tidak akurat (anomali), BPS menerapkan strategi validasi berjenjang. Khusus untuk data kemiskinan, dilakukan mekanisme Rembuk Desa yang melibatkan tokoh masyarakat dan agama.
“Hanya pihak desa atau RT/RW yang benar-benar tahu kondisi antar keluarga di wilayahnya. Kolaborasi ini penting agar data yang dihasilkan berkualitas dan bantuan pemerintah nantinya bisa benar-benar tepat sasaran,” tambahnya.
Harapan untuk Masyarakat
Menutup pembicaraan, I Made Suantara menekankan bahwa data adalah aset penting negara.
Ia menghimbau masyarakat Ende untuk menerima petugas dengan tangan terbuka dan memberikan informasi yang jujur dengan prinsip Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan Santun (5S) yang telah ditanamkan kepada para mitra statistik (ykb/jal)
