KUPANG – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Nusa Tenggara Timur menilai pemerintah provinsi NTT belum mampu (gagal) menghadirkan solusi bagi masyarakat adat Besipae, Kecamatan Amanuban Selatan, kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT.
Hal ini dikarenakan, DPD GMNI NTT menilai tindakan pemerintah NTT yang menggunakan intimidasi dan kekerasan terhadap masyarakat Besipae membuktikan ketidakmampuan Pemerintah dalam menyelesaikan persioalan tanah ulayat yang ada di Desa Pubabu, Besipae, TTS.
Ketua DPD GMNI NTT Ewaldina Soro mengaku kecewa dengan cara penyelesaian masalah yang dilakukan oleh pihak pemerintah provinsi NTT.
“Kami mengutuk keras tindakan intimidasi dan represif oleh pihak keamanan, dalam hal ini TNI/POLRI serta Satpol PP Pemerintah NTT yang mengakibatkan sebanyak 37 kepala keluarga harus menjadi korban dan 27 rumah warga telah digusur”, aku Ewaldina.
Ewaldina menjelaskan, akibat tindakan yang dilakukan pemerintah NTT, masyarakat Besipae kehilangan mata pencarian di tanah mereka sendiri.
“Negara ini hadir untuk siapa sebenarnya? Kami meminta Gubernur NTT untuk segera menarik pasukan keamanan yang dikirim ke Besipae karena mereka bukan penjahat dan bukan juga mencuri tanah orang apalagi terorisme yang mengancam kedaulatan NKRI”, tegas Dina.
Selain itu, DPD GMNI NTT juga menyayangkan sikap pemerintah provinsi NTT yang menyelesaikan konflik sengketa lahan milik masyarakat adat dengan mengerahkan pasukan keamanan sehingga mengintimidasi masyarakat adat setempat.
“Kita tidak ingin masalah ini menimbulkan trauma berkepanjangan bagi kepala keluarga di Besipae dan anak-anak mereka. Anak-anak di Besipae mengalami tekanan psikologi yang amat besar sehingga mereka tidak bersekolah karena merasa ketakutan akan keamanan keluarganya”, ujar Ewaldina.
“Jika Bapak Gubernur NTT mempunyai anak, seharus dia memiliki rasa untuk menjadi bapak atau ayah yang memikirkan nasib dan masa depan anak-anak penerus bangsa”, lanjut Ewaldina.(isto/w2)
