ENDE, WacanaNews.co.id — Setelah bernegosiasi untuk masuk dan menyampaikan aspirasi pada para wakil rakyat di dalam ruangan, akhirnya ratusan lebih mahasasiwa Kabupaten Ende yang tergabung dalam cipayung plus Yaitu organisasi GMNI, HMI, PMII, dan LMND yang menggelar Demonstrasi di persilakan masuk diruang rapat panel, Senin (12/10/2020).
Karena kapasitas tidak memadai, Mahasiswa mendesak untuk berpindah ke Ruang Paripurna dan DPRD Ende pun memenuhi permintaan mahasiswa.
Namun sayang setelah disampaikan catatan kritis dan penyampaian tuntutan DPRD Ende tidak bersikap. DPRD mengaku tidak memiliki draf UU Omnibuslaw, UU Cipta kerja dan belum pernah melakukan kajian.
Karena merasa geram mahasiswa menyatakan mosi tidak percaya dan wolk Out. Pernyataan sikap mahasiswa yang dibacakan Abdul Hamid Yahya selaku Kordinator umum antara lain:
1. Menolak dengan tegas UU Omnibus Law, UU Cipta Kerja
2. Mendesak DPRD Ende untuk mendesak Presiden mengeluarkan Perppu
3. Mendesak pemerintah kab. Ende untuk mendesak mendesak DPRRI segera mempublikasikan draf UU omnibuslaw serta naskah akademik
4. Menolak upaya sentralisasi kekuasaan melalui konsep UU Omnibuslawa yang mencedrai semagat reformasi
5. Mendesak DPRD Ende untuk mendukung melakukan Judisial Riview UU Omnibislaw, UU Cipta Kerja
6. Mendesak DPRD Ende untuk mengadvokasi dan meninjau kembali Amdal PLTP Mutu Busa
7. Mendesak DPR Ende untuk mengadvokasi dan meninjau kembali kawasan hutan produksi di kelurahan Onekore dan Kelurahan Paupire.(ms/w2)
