JOMBANG, WacanaNews.co.id – Ketua Solidaritas Wartawan Jombang (SWJ), Hendro Suprasetyo, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang untuk segera merealisasikan pembangunan rumah dinas bagi anggota DPRD Jombang. Menurutnya, absennya rumah dinas tersebut selama ini justru membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akibat terus dialokasikannya anggaran untuk tunjangan perumahan anggota dewan.
“Kami melihat bahwa tunjangan perumahan anggota DPRD setiap tahun menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Seharusnya, Pemkab Jombang memiliki solusi konkret dengan membangun rumah dinas DPRD agar tidak terus-menerus menjadi beban APBD,” tegas Hendro Suprasetyo, Jumat (29/3/2025).
Hendro menilai, keberadaan rumah dinas DPRD tidak hanya akan menghemat anggaran, tetapi juga menciptakan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, hal ini dapat menjadi contoh transparansi dalam kebijakan penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran.
“Kami berharap Pemkab Jombang tidak menutup mata terhadap pentingnya efisiensi anggaran. Dengan adanya rumah dinas, pengeluaran daerah bisa lebih terkendali, sehingga anggaran yang ada dapat dialokasikan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas,” lanjutnya.
Menurut catatan SWJ, tunjangan perumahan anggota DPRD Jombang setiap tahunnya mencapai miliaran rupiah. Jika rumah dinas segera dibangun, anggaran tersebut dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sektor lain yang lebih mendesak bagi kesejahteraan masyarakat.
Hendro juga meminta agar wacana ini segera dibahas lebih lanjut oleh pihak eksekutif dan legislatif agar dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Ia menegaskan bahwa SWJ akan terus mengawal kebijakan ini demi transparansi dan efektivitas anggaran daerah.
“Ini bukan hanya soal kepentingan DPRD, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah daerah mengelola anggaran secara bertanggung jawab. Kami akan terus menyuarakan aspirasi ini agar ada langkah nyata dari Pemkab Jombang,” pungkasnya.
Dengan adanya perhatian serius dari Pemkab Jombang dan DPRD, Hendro berharap solusi terbaik segera diambil demi kepentingan bersama. Ia optimis jika langkah ini direalisasikan, maka keuangan daerah akan lebih sehat dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung.(vivin/red)
