MALUKU TENGGARA, WacanaNews.co.id — Rapat Koordinasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemetaan Tenaga Guru dan Kesehatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Senin (21/12/20).
Dalam sambutan Bupati Maluku Tenggara Drs. Hj. M. Taher Hanubun menyampaikan Pelaksanaan kegiatan ini sangat penting dan strategis, karena merupakan bagian penting dari perwujudan visi dan misinya selaku Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023.
“Salah satu Misi yang dituangkan Dalam kerangka RPJMD adalah Mewujudkan Masyarakat Maluku Tenggara Yang Berkualitas, dengan mengutamakan pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan terampil,” jelas Bupati
Hanubun menyampaikan Dalam perkembangan pemerintahan, ia terus mengamati dan melihat secara serius capaian program bidang Pendidikan dan Kesehatan, karena dua sektor ini memiliki peran yang sangat dominan serta ikut menentukan masa depan Maluku Tenggara.
“Secara garis besar Kita terus mengalami peningkatan dan perbaikan pada mutu Pendidikan dan derajat Kesehatan, namun Saya tetap menginginkan lompatan – lompatan yang lebih baik lagi, sehingga permasalahan besar Kita yakni Tingginya Angka Kemiskinan semakin dapat ditekan atau diturunkan,” harap Hanubun.
Bupati katakan dari berbagai laporan dan evaluasi bidang kepegawaian, salah satu persoalan yang ikut menentukan kualitas SDM Kita adalah distribusi tenaga Kesehatan dan tenaga guru yang dinilai belum merata baik antar satuan Pendidikan maupun antar pusat layanan Kesehatan masyarakat. Padahal sebenarnya formula atau dasar perhitungan baik kebutuhan tenaga Pendidikan dan kesehatan telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hanya saja dalam hal implementasi di lapangan, terkadang menjadi bias karena berbagai kepentingan dari pemangku kepentingan yang perlu kita minimalisir.
Orang Nomor satu di Maluku Tenggara ini katakan bahwa Pelayanan yang baik maka harus di tunjang dengan aparatur sipil Negara yang profesional yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak merugikan masyarakat sebagai penerima pelayanan dari aparat pemerintah itu sendiri, hal ini dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan dan kualitas pelayanan.
“Profesionalisme sangat ditentukan oleh kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan, Dalam pelayanan tidak akan dapat terlaksana secara optimal tanpa adanya kesiapan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional untuk melaksanakan tugasnya dalam melayani masyarakat,” ungkapnya.
Salah satu hambatan profesionalisme adalah banyaknya kepentingan yang diakomodir
Mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku ini menyampaikan Seharusnya sebagai seorang apatur yang protesional menempatkan kepentingan publik/masyarakat sebelum kepentingan lainnya dan mencegah masyarakat yang dirugikan.
Profesionalisme diukur dari segi Kreatifitas Kemampuan aparatur untuk menghadapi hambatan dalam memberikan pelayanan kepada publik dengan mencari ide baru dan konsep baru serta menerapkannya
Inovasi (innovasi) Inovasi sebagai bentuk perwujudan dari kecakapan birokrasi dengan mengandalkan kreatifitas jajaran (ASN) birokrasi untuk menciptakan model baru yang untuk mempermudah penyelenggaraan tugas dan pelayanan masyarakat di Maluku Tenggara.
Responsifitas (responsivity) aparatur dalam Kemampuan mengantisipasi dan menghadapi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru, birokrasi harus merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Pelaksanaan pembangunan di daerah tidak akan berjalan optimal jika aparatur pemerintah/pegawai tidak professional untuk melakukan visi misi pemerintahan. Kesiapan sumber daya manusia aparatur pemerintah merupakan suatu tuntutan profesionalitas.
“Kemampuan pelaksanaan komitmen terhadap kualitas kerja, dedikasi terhadap kepentingan masyarakat sebagai pihak yang dilayani oleh pemerintah. Pemerataan dan distribusi tenaga kesehatan dan tenaga guru sangat penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Daerah,” pungkas Bupati.(pas/w2)
