BPBD Jombang: Tidak Akan Terlibat Menangani Dapur Umum dan Keposkoan, Jika Terjadi Banjir Lagi di Bandarkedungmulyo

BPBD Jombang Menarik diri
Abdul Wahab selaku Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD) Kabupaten Jombang saat diwawancarai.(wacananews.co.id/sob)

JOMBANG, WacanaNews.co.id — Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD) Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur dengan tegas menyatakan tidak akan terlibat menangani dapur umum dan keposkoan jika terjadi lagi banjir di Kecamatan Bandarkedungmulyo Jombang.

Namun pihaknya akan tetap membantu di bidang Evakuasi dan Penanganan banjirnya. Secara teknis BPBD Jombang akan membatasi diri dan akan melakukan evakusi, persediaan air besir, pembersihan dan membantu tanggul jebol jika itu terjadi lagi di Bandarkedungmulyo Jombang.

Bacaan Lainnya

BPBD Kabupaten Jombang telah menarik diri dari penanganan banjir di Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang sejak tanggal 13 Februari 2021 yang lalu dikarenakan merasa tidak dibutuhkan lagi dalam penanganan banjir, padahal banjir masih menggenangi beberapa daerah yang ada di Kecamatan Bandarkedungmulyo dapa waktu itu.

Saat ditemui di Kantornya, Kepala BPBD Kabupaten Jombang Abdul Wahab menegaskan, BPBD Jombang akan melakukan pembatasan diri dalam penanganan banjir di Kecamatan Bandarkedungmulyo Jombang. Hal tersebut dikarenakan BPBD Jombang tidak bisa mempertanggungjawabkan pendistribusian bantuan, dimana banyak penjabat yang ikut campur dalam pendistribusian sehingga tidak terkendali dengan baik.

“Asalnya tertib dikelola posko induk yang dikelola BPBD, tetapi keinginan Desa tidak pararel dengan kita, tidak hanya mendirikan posko, tetapi mengambili barang-barang yang ada di posko sehingga kami sulit mempertanggungjawabkan. Tidak hanya warga, perangkat kita tolak membawa kepala desanya, kalok kepala desa ditolak mereka membawa camatnya, lalu apa bisa kita selain memberikan yang mereka mintak tanpa bisa mempertanggungjawabkan,” tegasnya, Senin (22/02/2021).

Ia menjelaskan, selalu mendata bantuan yang masuk dari para penyumbang, namun pihaknya tidak mengetahui barang yang keluar dari posko. Sehingga secara administrasi tidak tertata dengan baik, sehingga membuat BPBD Jombang tidak bisa mempertanggungjawaban yang seharusnya menjadi tanggungjawabnya.

“Barang masuk ke kita ada, tetapi barang keluar itu tidak ada bagaimana itu kita bisa mempertanggungjawabkan. Itu sudah diluar kemampuan kita, padahal kita sudah bergerak di administrasi pengelolaan dengan baik,” jelas Kepala BPBD Jombang.

Sementara itu, lanjut Kepala BPBD Jombang, jika ada bencana alam yang terjadi di Kabupaten Jombang persepsi mereka yang bertanggung jawab adalah BPBD Jombang. Padahal saat dikelola pihak-pihak yang ikut campur merasa mempunyai kemampuan lebih dan merasa tidak mau dibantu.

“Persepsi mereka seperti itu, bahwa bancana alam daerah di jombang tanggung jawab BPBD, itu kalok sudah ada persoalan. Tapi bagaimana persoalan dikelola, mereka merasa mempunyai kemampuan lebih, merasa tangguh, merasa mandiri, merasa tidak perlu bantuan siapapun dalam pengelolaan itu,” keluhnya.

Menurutnya, dalam hal penanganan bencana di Bandarkedungmulyo Jombang BPBD Jombang sudah banyak yang sudah dilakukan. Namun jika terjadi lagi bencana di Bandarkedungmulyo pihaknya akan berfikir ulang dan akan membatasi diri dalam penanganan bencana.

“Tapi jika itu terjadi lagi di bandarkedungmulyo, kita pikir ulang juga, tegas saya katakan mungkin kita tidak akan terlibat di Poskonya dan dapur umum. Kita akan support di evakuasi dan penanganan yang lain,” pungkasnya.(sob/w2)

Tinggalkan Balasan