BNPP Dorong Pengembangan Daerah Perbatasan Maluku Tenggara dari Sektor Pariwisata, Perikanan dan Pertanian

BNPP Maluku tenggara
Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Ir. Resturady Daud, M.Sc (wacananews.co.id/pas)

MALUKU TENGGARA, WacanaNews.co.id — OVOI (One Village One Innovation) sebagai strategi Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan di kawasan perbatasan NKRI.

BNPP menyelenggarakan rapat terbatas dalam rangka Menyusun Strategi Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan Menuju Beranda Depan NKRI pada hari Jumat, 11 Desember 2020 di Hotel Grand Mecure.

Bacaan Lainnya

Hadir dalam rapat tersebut yaitu Dr Suhajar Diantro M.Si (Sekretaris BNPP RI), Ir. Resturady Daud, M.Sc (Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan,BNPP), Dr Nurdin,S.Sos, M.Si (Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kawasan Perbatasan, BNPP) selain itu juga Prof Mudrajat Kontjoro dan Prof Martani Huseini sebagai narasumber ahli.

Deputi Infrastruktur BNPP, Ardi Daud menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan rapat Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan Menuju Beranda Depan NKRI ini karena hal tersebut sejalan dgn upaya kita bangun perbatasan selama ini. Kedepan perlu terobosan utk bangun perbatasan berbasis potensi dan karakteristik masing masing Lokpri sbg suatu kawasan pertumbuhan ekonomi baru.

Kita membagi lokpri dalam 3 katagori yaitu Lokpri pemerataan, Lokpri pertumbuhan dengan Lokpri afirmasi. Oleh karena itu Strategi spesifik dan sekaligus terintegrasi sebagai suatu kawasan sangat penting utk mensinergikan pembangunan infrastruktur dengan bergeraknnya kegiatan ekonomi kawasan melalui investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Bersamaan dengan itu Prof. Dr Martani Huseini dalam rapat Perumusan Strategi Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan Menuju Beranda Depan NKRI, mengemukakan pentingnya Innovation dan Collaboration Governance dalam rangka mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan. Karena dalam pembangungan wilayah perbatasan ini memerlukan sinergi stakeholder lintas sectoral.

Huseini lanjut menjelaskan Collaborative Governance diperlukan dalam sebuah tata kelola pemerinthan dimana pemerintah melibatkan aktor non pemerintahan dalam mengimplementasikan kebjiakan publik dalam bentuk program atau kegiatan pembangunan.

Menurut Martani, Program One Village One Innovation yang dilakukan di Maluku Tenggara dapat mendorong percepatan pengembangan wilayah perbatasan khususnya di Kei Besar dengan sektor unggulan pariwisata, perikanan dan pertanian. Dan nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa di wilayah perbatasan yang selama ini jarang tersentuh. Bahkan tidak mungkin, desa-desa diwilayah perbatasan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah.

BNPP Maluku Tenggara
Suasana rapat terbatas dalam rangka Menyusun Strategi Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan Menuju Beranda Depan NKRI pada hari Jumat, 11 Desember 2020 di Hotel Grand Mecure.(wacananews.co.id/pas)

Dalam paparannya, Martani menyampaikan bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan khususnya desa-desa potensial ini memerlukan dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah, masyarakat dan stakeholder lainnya. Dikenal dengan istilah PENTAHELIX yaitu pemerintah pusat/daerah, masyarakat, pelaku bisnis, akademisi dan media. Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri tetapi perlu melibatkan aktor lain dalam pembangunan.

Dalam pertemuan itu Martani mengemukakan bahwa OVOI wilayah perbatasan merupakan program kolaborasi dengan sasarannya pada tingkat mikro (desa) dengan menitikberatkan pada leader (pemimpin), People (orang-orangnya ) dan culture (nilai sosial budaya masyarakat) tanpa mengabaikan kearifan lokal yang mereka miliki.

Ditambahkan oleh Nurdin (Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kawasan Perbatasan, BNPP) pentingnya koordinasi dan kolaborasi antara kementerian dan stakeholders karena menentukan keberhasilan pembangunan wilayah perbatasan khususnya terkait infrastruktur ekonomi dan kesra.

“Program infrastruktur yang dikelola BNPP cakupannya luas meliputi perumahan, kesehatan, air bersih, Pendidikan, sanitasi dan perdagangan,” tambahnya.

Dakui oleh Nurdin, bahwa masih ada hambatan terkait koordinasi dan kolaborasi karena banyaknya elemen pemerintahan yang terlibat menyebabkan kendala tersendiri dari sisi institusional. Hal lain juga menyangkut ego sektoral antar-kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah sehingga belum optimalnya peran ditiap aktor dalam melaksanakan kolaborasi.

BNPP RI terus berupaya untuk mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan. Menurut Nurdin, kunci dari Percepatan pembangunan wilayah perbatasan adalah kerjasama dan kolaborasi yang bertujuan untuk menghasilkan outcome yang didiinginkan bersama.

“Banyak hal yang bisa dilakukan seperti sinkronisasi program pembangunan pada tingkat desa seperti program yang diinisiasi oleh Prof Martani melalui OVOI wilayah perbatasan,” pungkasnya.(pas/w2)

Tinggalkan Balasan