ENDE, WacanaNews.co.id– Mantan Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno, menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Pemerintah Kabupaten Ende dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni.
Menurutnya, semangat Pancasila harus diwujudkan tidak hanya dalam seremoni, tetapi juga dalam setiap kebijakan pemerintah yang menyentuh kehidupan masyarakat.
Anwar menilai kualitas penyelenggaraan upacara Hari Lahir Pancasila di Ende perlu terus ditingkatkan.
Ia mengapresiasi kehadiran Menteri Sosial sebagai inspektur upacara tahun ini, namun berharap ke depan pemerintah daerah mampu menghadirkan pejabat negara dengan level yang lebih tinggi.
“Ke depan Bupati dan Gubernur harus memastikan setiap tahun ada pejabat tinggi negara yang hadir. Tahun ini sudah ada Menteri Sosial, tetapi kita berharap suatu saat Presiden atau Wakil Presiden bisa hadir langsung di Ende,” ujarnya.
Menurut Anwar, kehadiran Presiden atau Wakil Presiden dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Ende memiliki makna strategis untuk terus menggaungkan nasionalisme dan memperkuat posisi Ende sebagai kota bersejarah tempat lahirnya gagasan Pancasila.
Selain itu, ia menyoroti minimnya keterlibatan pelajar, mahasiswa, dan generasi muda dalam upacara tersebut. Padahal, kelompok inilah yang dinilai paling penting untuk mendapatkan pendidikan dan penguatan nilai-nilai Pancasila.
“Saya melihat peserta dari berbagai unsur sudah cukup banyak, tetapi jumlah pelajar dan mahasiswa masih kurang. Nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan kepada generasi muda karena mereka adalah penerus bangsa,” katanya.
Anwar juga kembali mendorong pemerintah untuk merealisasikan pembangunan museum yang berkaitan dengan sejarah Bung Karno dan Pancasila di Ende.
Menurutnya, keberadaan Museum Bung Karno atau Museum Pancasila akan memperkuat identitas Ende sebagai salah satu kota penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
Namun kritik paling tajam disampaikan Anwar terkait sejumlah kebijakan pembangunan yang menurutnya harus lebih mengedepankan sisi kemanusiaan.
Ia menegaskan bahwa pembangunan dan perubahan wajah kota memang penting, tetapi pemerintah tidak boleh mengabaikan dampak sosial yang dirasakan masyarakat kecil.
“Saya sudah sampaikan kepada Bupati, pembangunan boleh dilakukan, daerah boleh berubah, tetapi sisi humanis dan kemanusiaan harus tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Anwar mencontohkan penataan kawasan Pantai Ende, Jalan Irian Jaya, maupun sejumlah lokasi lain yang melibatkan relokasi atau penertiban pedagang. Menurutnya, pemerintah wajib menyiapkan solusi terlebih dahulu sebelum melakukan penggusuran.
“Pemerintah harus memastikan tujuan penataan itu jelas. Kalau masyarakat harus dipindahkan, maka lapak atau tempat usaha penggantinya harus disiapkan terlebih dahulu. Bagi masyarakat kecil, penggusuran itu bisa menjadi kiamat karena menyangkut mata pencaharian dan kebutuhan hidup keluarga mereka,” ujarnya.
Ia menambahkan, setelah kawasan ditata dan dibangun kembali, pemerintah harus memastikan para pedagang atau masyarakat yang terdampak tetap mendapatkan ruang untuk berusaha sehingga roda ekonomi mereka tidak terhenti.
Dalam refleksi Hari Lahir Pancasila, Anwar menegaskan bahwa pengamalan nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah.
“Tugas pemerintah adalah melindungi rakyat, mengayomi, dan mensejahterakan mereka. Kebijakan pemerintah tidak boleh meminggirkan rakyatnya sendiri. Itulah makna Pancasila yang sesungguhnya,” katanya.
Ia berharap pemerintah di seluruh wilayah NTT terus memastikan nilai-nilai Pancasila benar-benar diwujudkan dalam setiap kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
“Refleksi Hari Lahir Pancasila adalah menjaga persatuan, menjunjung kemanusiaan, dan menghadirkan keadilan sosial. Nilai-nilai itu harus hidup dalam setiap kebijakan pemerintah untuk masyarakat,” pungkasnya. (ykb/jal)
