JOMBANG, WacanaNews.co.id – Menanggapi statemen Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang Camat dan Kepala Desa di Kecamatan Bandarkedungmulyo tidak membenarkan hal tersebut.
Diberitakan sebelumnya, BPBD Kabupaten Jombang tidak akan terlibat dalam menangani dapur umum dan keposkoan jika terjadi banjir lagi di Kecamatan Bandarkedungmulyo Jombang. Hal tersebut disebabkan BPBD Jombang tidak dapat mempertanggungjawabkan pendistribusian bantuan karena BPBD Jombang merasa banyaknya pejabat yang ikut campur dalam pendistribusian sehingga tidak terkendali dengan baik.
Hal tersebut menui protes dari Kepala Desa yang ada di Kecamatan Bandarkedungmulyo Jombang, bahwa hal tersebut tidaklah benar. Kepala Desa Pucangsimo Mohammad Shoni menyanyangkan pernyataan tersebut, menurutnya pendistribusian bantuan tidak ada masalah. Namun, managemen yang diterapkan oleh BPBD Jombang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan.
“Soal distribusi aman-aman saja, cumak terkendala waktu itu mungkin managemen yang diterakpan tidak sesuai dengan keadaan yang ada di Desa. Jadi pada saat itu temen-temen Kepala Desa dan BPBD sudah sepakat satu pintu, satu pos,” terang Kepala Desa Pucangsimo, Selasa (23/02/2021).
Ia juga menjelaskan, kepergian BPBD Jombang dari Posko bencana dikarenakan desakan Kepala Desa yang marah karena permintaan logistic untuk pengungsi dan warga yang terdampak tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Menurutnya, permintaan logistic Kepala Desa terkadang dikasihkan hanya setengahnya saja bahkan terkadang sepertiganya saja, jadi membuat bingun kepala Desa mencari tambahan dari mana.
“Tetapi setelah temen-temen kades itu mintak logistic sesuai jumlah pengungsi dan yang terdampak bencana, itu tidak dikasih sesuai dengan jumlah yang diminta kades-kades. Jadi dikasih separo kadang sepertiga jadi yang lainya itu bingung cari kemana, ya awalnya dari situ sehingga kades-kades yang desanya terdampak pada marah semua sehingga seketika itu BPBD hengkang dari Pos Kecamatan mungkin sering ditabrak’I kades-kades yang tidak sesuai permintaan di desanya masing-masing,” jelasnya.
Ia juga menyayangkan jika BPBD Jombang harus takut soal pertanggungjawaban yang harus dibuat. Menurutnya, kenapa harus tahut bantuan habis yang dari penyumbang dan donatur, kan BPBD Jombang mempunyai anggaran sendiri ya itu yang harus dipertanggungjawabkan.
“Kami sebenarnya sangat menyanyangkan bantuan cukup banyak buat apa, lembaga BPBD itu kan seharusnya juga, bantuan selain dari relawan dan para donatur yang menyumbangkan logistic itu kan mungkin mereka punya anggaran tersendiri, kenapa harus ketakutan sumbangan habis yang diberikan kepada masyarakat,” paparnya.
Ia berharap kedepan BPBD ini tetep semangat dan antusias untuk menangani bencana, karena hanya lembaga itu yang menangani bancana selain lembaga lain tersendiri. “Seharusnya kesalahanya dimana itu kita komunikasi istilahnya rapat bersama dengan kecamatan dan kades kita saling minta maaf dan bisa klarifikasi,” pungkasnya.
Sementara itu, Camat Bandarkedungmulyo Mahmudi menerangkan, pendistribusian logistic lambat dikarenakan penerapan protap BPBD Jombang tidak sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan. Ia juga menerangkan, kebutuhan yang diminta desa tidak diberikan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan sehingga menimbulkan permasalahan.
“Permasalahnya ini kan dimedia, saya sendiri mendengar, banyak kiriman telat, padahal disini banyak, masalahnya apa, karena terhambat karena birokrasinya, protapnya itu tidak sesuai dengan kondisi disini karena darurat. Misal disana mintak 75 dikek’I 25, alasannya untuk desa nanti yang mintak seperti itu. Ya orang desa kan gak mau tau, kebutuhan ya sekian, ini sampai dua hari,” terangnya.
Dikonfirmasi terpisah, semua Kepala Desa yang ada di Kecamatan Bandarkedungmulyo Jombang yang desanya terdampak banjir semua membenarkan apa yang sudah disampaikan Kepala Desa Pucangsimo Mohammad Shoni.(sob/w2)
