SAUMLAKI, WacanaNews.co.id — Yonas Batlyol mantan Ketua PPK Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kembali angkat suara terkait tudingan terhadap dirinya yang tidak bertanggung jawab.
Sebagaimana rilis yang diterima media ini pada, Selasa 11/06/24 Yonas tegaskan bahwa “Apa yang disampaikan oleh saudara Yakobus Londar dan Sdri Emiliana Dasfamudi adalah fitnah terhadap dirinya selaku pimpinan PPK yang bekerja bersama-sama saat penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 kemarin.
“Saya tau benar bahwa apa yang disampaikan mereka berdua pada salah satu media online itu merupakan cara KPUD KKT yang sengaja mengcounter beberapa pemberitaan saya akhir-akhir ini untuk menutupi ketidakprofesionalan KPU KKT,” ungkapnya.
Yonas tegaskan bahwa KPUD KKT harus secara rasional melihat dan memeriksa apakah LPJ yang dimasukan ke KPU oleh saudara Yakobus dan saudari Emilia tersebut dibubuhi tandatangannya selaku ketua PPK atau tidak?.
“Jika ada tandatangan saya maka, akan saya tempuh jalur hukum, karena ada proses pemalsuan tandatangan terhadap laporan tersebut,” tegas Yonas.
Selain itu adanya tuduhan bahwa mantan ketua PPK itu tidak melakukan verivikasi dan upload dokumen di sitab KPU, kata Yonas itu tidak benar karena dirinya mempunyai bukti upload di SITAB KPU dan juga dokumentasi saat dirinya bersama Sekretaris dan Bendahara PPK Kecamatan Wertamrian kala itu melakukan verivikasi LPJ pada Pejabat Pembuat Komitmen KPU KKT.
“Singkatnya mereka sengaja menyebarkan informasi hoax untuk menuding saya, namun saya tetap konsisten untuk menyuarakan hak-hak kami yang belum disalurkan serta kinerja KPUD KKT yang dinilai tidak profesional,” tegasnya.
Lanjut Yonas, “Pihak KPUD KKT terutama ketua Christian Matruty sebagai Ketua KPU yang baru perlu berterima kasih, karena dalam proses pileg kemarin PPK Wertamrian berhasil menghilangkan stigma buruk dari masyarakat tentang penyelenggara, serta jangan sibuk mencari-cari kesalahannya.
Dengan demikian selalu masyarakat saat ini Yonas Batlyol meminta Kejaksaan, maupun BPK RI dan KPK RI untuk mengaudit keuangan KPU KKT maupun PPK dan PPS di semua Kecamatan dan Desa, biar tidak ada dusta diantara kita,” tutupnya. (pas/jal)
