Suasana rapat paripurna DPRD Jombang yang dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Jombang. (istimewa)
JOMBANG, WacanaNews.co.id– Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jombang dengan agenda Pandangan Umum Fraksi fraksi DPRD atas Nota Penjelasan Bupati Jombang tentang Rancangan Perubahan APBD (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025 dipimpin Ketua DPRD Jombang Hadi Atamji. Dihadiri Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Forkopimda, Sekda, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Direktur BUMD, Kabag dan Camat. Bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD Jombang,Senin (7/7/2025).
Semua fraksi fraksi DPRD telah menyampaikan pandangan umum atas Nota Penjelasan Bupati Jombang tentang Rancangan Perubahan APBD (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025.
Salah satu fraksi Partai Gerindra menyampaikam bahwa penyusunan perubahan APBD harus tetap mencerminkan fungsi penganggaran DPRD sebagai instrumen perencanaan dan pengawasan arah kebijakan fiskal. Sehingga perubahan APBD harus berdasarkan evaluasi pelaksanaan APBD murni, serta menyesuaikan dengan dinamika capaian pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat.
Fraksi Partai Gerindra juga menyoroti proyeksi defisit anggaran Kabupaten Jombang yang mencapai Rp304,4 miliar. Sementara itu, proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) justru turun 6,39% atau sekitar Rp47,7 miliar. Sedangkan dasar penurunan proyeksi PAD, padahal momentum Ramadan dan Idul fitri seharusnya mendorong peningkatan pendapatan daerah.
“Seharusnya PAD tetap naik sebagai bukti kemampuan dan kapasitas pemerintah daerah, bukan malah bergantung pada peningkatan pendapatan transfer pusat maupun provinsi,” terang Agung Sekretaris ffaksi Partai Gerindra.
Selain itu, Fraksi Partai Gerindra juga meminta penjelasan rinci terkait belanja daerah yang justru naik 5,92% di tengah defisit. Pihaknya berharap Pemerintah Kabupaten Jombang tetap menjalankan prinsip efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, sesuai arahan Presiden Prabowo. Pihaknya juga meminta penjelasan detail mengenai alokasi belanja tak terduga dan hibah dalam P-APBD 2025.
Tidak hanya itu, partai Gerindra juga menyoroti keberadaan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) di Jombang yang dinilai belum optimal. Jika 67 BLKK yang ada dapat berfungsi maksimal, maka setiap tahun Jombang bisa mencetak ribuan tenaga kerja terampil. Fraksi Gerindra mendesak Dinas Tenaga Kerja lebih serius memberdayakan BLKK demi mendukung visi pembangunan daerah.
“Kami juga menilai peran badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan layanan umum daerah (BLUD) belum maksimal dalam memberikan kontribusi bagi PAD. Karena itu, evaluasi menyeluruh diperlukan agar BUMD dan BLUD dapat menjadi penopang utama pembiayaan pembangunan daerah ke depan,” jelas Agung.
Selain itu, pentingnya sinkronisasi program bantuan, hibah, dan pembangunan di desa agar mendukung visi dan misi bupati dan wakil bupati. Ia mendorong peran aktif pihak swasta melalui program corporate social responsibility (CSR) untuk turut mendukung pembangunan daerah.
Tidak hanya itu, kepada pemerintah daerah untuk mulai mempersiapkan dukungan anggaran bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jombang menjelang tahapan Pemilu 2029 yang akan bergulir pada 2027 mendatang. Pihaknya berharap penyusunan APBD ke depan benar-benar disusun sesuai kebutuhan masyarakat, dengan pembahasan yang terbuka, konstruktif, dan melibatkan DPRD secara optimal.
“Kami akan tetap mendukung penuh Bupati Warsubi dan Wakil Bupati Salmanudin untuk mewujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera. Melalui kerja sama dan tanggung jawab semua pihak, mulai dari OPD, BUMD, hingga stakeholder lainnya, itu bisa dilakukan. Untuk itu, diperhatikan faktor rasa keadilan, kepatutan kegratan, dan faktor manfaat bagi masyarakat” pungkasnya. (pras/jal)