JOMBANG, WacanaNews.co.id — Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Kominfo Kabupaten Jombang pada 10/11/2021 bertempat di aula Besut, menggelar acara Dialog Interaktif Warung Pojok Kebon Rojo. Acara yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November ini mengambil tema “Peran Pemerintah Kabupaten Jombang Dalam Antisipasi Dini Pencegahan Bencana Alam”.
Langkah Pemerintah Kabupaten Jombang dalam melakukan antisipasi dini pencegahan bencana alam serta bagaimana meminimalisir mengurangi resiko bencana seperti banjir, longsor, puting beliung dan bencana sosial dipaparkan oleh Gatot Rilo Pambudi Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang, serta Gunadi Kabid Perlindungan Bencana Alam dan Bencana Sosial dari Dinas Sosal Kabupaten Jombang selaku narasumber.
Dalam menghadapi bencana sesungguhnya bisa belajar dari pengalaman menghadapi bencana yang pernah masyarakat hadapi. Bagaimana gerakan kepedulian yang dibentuk masyarakat dapat diintegrasikan dalam sebuah sistem yang ada dan membentuk sebuah ekosistem yang mampu menjadi kekuatan dalam menghadapi bencana. Sekretaris BPBD Gatot Rilo Pambudi menyampaikan sebagai langkah antisipasi, BPBD Provinsi Jatim terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan para Bupati /Walikota di Jatim, untuk meningkatkan kewaspadaan dari ancaman bencana hidrometeorologi karena fenomena La Nina dengan potensi bencana hidrometeorologi (banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, angin puting beliung, dan bencana lain). Pun demikian dengan peringatan BMKG adanya fenomena La Nina yang berakibat curah hujan yang diprediksi mencapai 20-70 persen, sehingga memerlukan antisipasi yang maksimal.
“Untuk itu, langkah antisipasi bencana alam yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jombang melalui BPBD adalah membentuk forum pengurangan resiko bencana yang memiliki 4 unsur, yang kebetulan basecampnya berada di sebelah timur PMK Jombang,” terangnya.
Antisipasi bencana alam tidak hanya menjadi tugas Pemerintah dan Tagana namun masyarakat juga dapat melakukan beberapa hal sebelum terjadi bencana. Yakni membuat grup diskusi yang membahas peta desa, baru mengidentifikasikan potensi bencana yang sering terjadi. Sedangkan dari pihak instansi untuk memfasilitasi karena meskipun ada pihak yang bisa membantu itupun juga butuh waktu. Oleh karenanya, sebelum adanya bencana, masyarakat juga harus sudah ada persiapan tanggap darurat.
“Kami sebisa mungkin menyiapkan sumber daya manusia untuk membantu saat terjadi bencana tersebut karena ada banyak sekali komunitas relawan-relawan yang sudah biasa membantu itu pada saat bencana,” ujar Rilo.
Selain itu sebelum adanya bencana atau sebelum mereka membantu mereka juga melakukan pelatihan tanggap darurat bencana yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
Sementara itu Gunadi, Kabid Perlindungan Bencana Alam dan Bencana Sosial dari Dinas Sosal Kabupaten Jombang menyampaikan disini tetap mengikuti apa yang disampaikan pihak BPBD. Pihaknya sendiri terdapat kelompok Tagana yang berjumlah 36 orang. Jadi kalau ada bencana alam atau bencana social sudah menjadi tugasnya untuk melakukan pendirian dapur umum karena dapur tersebut sangat penting sekali ketika terjadi bencana.
“Misalnya banjir, apabila dalam 24 jam bèlum surut maka kami berkolaborasi dengan pemerintah terkait seperti BPBD untuk mendirikan dapur umum dan kami mempunyai anggota Tagana sebanyak 36 orang dan kami mensiagakan KSB yakni Kampung Siaga Bencana yang ada di Kademangan Mojoagung yang dibentuk kurang lebih 6 tahun lalu. KSB ini merupakan program yang di motori atau koordinir oleh Dinas Sosial Provinsi Jatim,” paparnya.
Sedangkan dapur umum didirikan bila mungkin ada korban yang melakukan pengungsian. Pihaknya juag berkoordinasi dengan BPBD untuk air bersih. Dari sekian banyaknya anggota Tagana, mereka sudah memiliki tugas masing-masing dan berada di kecamatan masing-masing. Akan tetapi apabila terjadi bencana mereka tidak bisa bergerak sendiri tetap harus berkoordinasi dengan anggota yang lainnya.
“Meskipun menangani bencana alam kami pun juga menyiapkan persiapan akan terjadinya bencana sosial seperti menyiapkan beras dan sembako lainnya untuk mereka atau para pengungsi”, tuturnya.
Diakhir dialog tersebut, Rilo juga menyebutkan bahwa FPRB (Forum Pengurangan Risiko Bencana) Kabupaten Jombang, lembaga independen beranggotakan lembaga pemerintah, swasta, & komunitas relawan telah bergerak selaras mendukung mengurangai risiko bencana. Masyarakat diharapkan untuk mengetahui narahubung layanan siaga darurat medis & musibah di Jombang.
Dalam dialog yang dipandu oleh Giono (Red. Ari dari Radio Suara Jombang) yang diikuti oleh Kasi Trantib/perwakilan dari 21 Kecamatan dan OPD terkait tersebut juga memberikan kesempatan untuk berdialog tanya jawab dengan narasumber.(aan/w2)