JOMBANG, WacanaNews.co.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, Jawa Timur mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Internal Pemerintah (WASIN) yang dilaksanakan secara virtual, pada Kamis, (27/5/2021).
Acara diikuti Pemerintah Provinsi, Kabupaten Kota se Indonesia dan dibuka oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) tersebut diikuti oleh Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab didampingi Inspektur Kabupaten Jombang Drs. Eka Suprasetyo, AP, MM dan Sekretaris Inspektorat secara virtual dari ruang Inspektorat Command Center.
Rakornas Wasin kali ini mengambil tema “Kawal Efektifitas Belanja, Pulihkan Ekonomi”. Dalam sambutannya Presiden Jokowi menegaskan berbagai hal terkait dengan penguatan peran Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan memberikan pesan penting bagi APIP. “APIP dalam hal ini Inspektorat, BPK dan BPKP memiliki fungsi untuk mencapai tujuan pembangunan,” kata Presiden Joko Widodo.
Presiden Indonesia dua periode itu juga menegaskan, yang ditunggu oleh rakyat adalah hasilnya dan manfaat dari setiap uang yang dibelanjakan. Tidak ada yang disalahgunakan. “Saya tegaskan tidak ada toleransi terhadap korupsi dan penyalahgunaan uang negara,” tegas Jokowi.
Presiden menjelaskan, tahun 2021 merupakan tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan ini harus digenjot karena pertumbuhan ekonomi di kwartal I masih minus 0.74 persen. “BPK, BPKP orkestrasinya harus betul dan dikelola dengan baik. Ada 700 trilyun anggaran pemulihan ekonomi yang harus direalisasikan, berlandaskan azas akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas,” tuturnya.
Presiden Jokowi juga menekankan tiga point strategis yang harus dijalankan oleh APIP, yakni Percepatan belanja pemerintah terus dikawal dan ditingkatkan. “Saat ini serapan atau realisasi anggaran baru 15 persen APBN, 7 persen APBD dan Pemulihan Ekonomi Nasional 24.6 persen,” jelas Jokowi.
Menurutnya, percepatan pengadaan belanja barang dan jasa juga baru mencapai realisasi 10.98 persen, di tingkat Kementerian/Lembaga dan Pemda masih di bawah 5 persen. “BPKP dan APIP harus mencari penyebab lambatnya realisasi belanja ini. Mencari solusi dan mengawal agar Pemda bisa cepat realisasikan belanjanya,” tegas Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan, kualitas perencanaan yang masih harus terus ditingkatkan. “Masih terdapat program yang tidak jelas sasarannya. Sehingga kesenjangan antara pusat dan daerah masih terjadi. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya program yang dilaksanakan. Karena itu BPKP kawal dari hulu perencanaan ini,” pungkasnya.
Sedangkan terkait akurasi data, masih menjadi persoalan. Misalnya data bansos masih harus diperbaiki,” BPKP harus kawal akurasi data ini. Manfaatkan laboratorium data di pusat dan daerah,” terangnya
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta untuk tindak lanjuti rekomendasi pengawasan APIP. “Keberadaan APIP untuk membantu tercapainya tujuan pembangunan. Bukan untuk menakut nakuti atau mencari kesalahan. Lakukan pembinaan. Saling kerjasama, saling koreksi, dalam mengawal Bangsa kita segera bangkit dari pandemi,” tutup Jokowi,” pungkas Jokowi Presiden RI.(aan/w2)
