JOMBANG, WacanaNews.co.id — Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab membuka Rapat Koordinasi Pembekalan Pelayanan KB Medis Operasi dan Kontrasepsi lainnya serta Mou Pelayanan KB antara Dinas PPKB, PPPA dengan faskes se-Kabupaten Jombang, Selasa (15/3/2022) pagi.
Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab mengawali sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran dari Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Penyuluh Keluarga Berencana, Pimpinan Fasilitas Kesehatan Pelayanan KB se-Kabupaten Jombang serta seluruh sektor terkait.
“Terima kasih juga khususnya pada Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) yang kegiatannya langsung menyentuh masyarakat, saya minta supaya lebih meningkatkan pengetahuan dan wawasannya, sehingga dalam memberikan advokasi kepada steakholder dan Komunikasi, Edukasi Dan Infomasi (KIE) tentang program pembangunan keluarga dan keluarga berencana (Bangga Kencana) mudah diterima masyarakat. Melalui KIE yang berkualitas akan mempercepat diterimanya konsep keluarga kecil yang berketahanan/berkualitas. Jika setiap keluarga mempunyai ketahanan yang tangguh dan bekualitas, maka diharapkan akan lahir generasi-generasi yang sehat, cerdas, berkarakter dan berdaya saing”, tutur Bupati Jombang.
“Saya ingin menegaskan bahwa penduduk Indonesia saat ini mayoritas adalah generasi muda, jumlah usia produktif tinggi yang sering diistilahkan dengan bonus demografi. Kita harus betul-betul menyiapkannya, sehingga pada saat Indonesia Emas yang muncul adalah keluarga-keluarga yang sehat, produktif dan betul-betul memiliki kualitas. Karena di tangan generasi muda inilah nasib bayi yang baru lahir maupun yang akan lahir ke depan”, tandasnya.
Untuk itu Bupati meminta jajaran terkait dari Pemerintah Kabupaten sampai ke Desa untuk menggunakan strategi yang berbeda dalam melakukan pendampingan dan pemberdayaan. Karena kelompok sasaran utama binaan Bapak-Ibu adalah generasi muda, keluarga muda yang lebih berkarakter digital. Metode komunikasi juga harus berubah, dan harus berkarakter kekinian. Penyampaian-penyampaian informasi dengan menggunakan media-media yang kekinian, sehingga pesan itu bisa sampai ke sasaran yang kita inginkan.
Tidak hanya itu, sosialisasi perihal perencanaan jumlah anak dan jarak antar kelahiran diperkuat. Peran dan dukungan fasilitas kesehatan dalam pelayanan KB sangatlah penting. Pelaksanaan kerjasama pelayanan KB dengan fasilitas kesehatan se-Kabupaten Jombang diharapkan dapat meningkatkan cakupan pelayanan KB. Saya mengajak seluruh elemen untuk menyiasati strategi agar akseptor tidak putus menggunakan KB bahkan sasaran peserta KB baru perlu ditingkatkan terhadap pasangan pengantin baru dan pasangan usia subur muda usia paritas rendah karena kehamilan cenderung berisiko di era pandemi.
Yang tidak kalah pentingnya untuk disosialisasikan adalah juga membangun ketahanan keluarga. Membangun ketahanan keluarga secara utuh dalam berbagai bidang, baik bidang kesehatan, bidang ekonomi, pendidikan anak dan kebahagiaan keluarga, mulai dari penanganan gizi, kualitas sanitasi, kualitas lingkungan, akses pendidikan, kesehatan, juga terjaganya sumber-sumber pendapatan, adalah pilar kesejahteraan dan ketahanan keluarga setiap keluarga Indonesia.
Bupati juga menyebut pencegahan stunting menjadi program prioritas nasional. Kendali pencegahan stunting di wilayah Kabupaten Jombang pada saat ini ada di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, tentu saja didukung oleh lintas sektor yang terkait. ”Penurunan angka stunting bukan hal yang mudah untuk diwujudkan. Tetapi kalau kita bekerja dengan serius, lapangannya terkuasai, bekerja sama, berkolaborasi, saya kira penurunan angka stunting akan bisa kita lakukan secara signifikan. Kita harus punya target penurunan yang jelas, tahun 2023 harus bebas stunting. Saya juga tegaskan kembali agar seluruh elemen ikut mendukung keberhasilan program keluarga berencana”, pungkas Bupati
Acara yang dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Nurkamalia, SKM, MSi, Direktur dan Pimpinan Fasilitas Kesehatan se-Kabupaten Jombang, koordinator penyuluh KB se-Kabupaten Jombang itu selain dilakukan penandatanganan MOU secara simbolis antara Kepala DPPKB-PPPA Nurkamalia, SKM, MSi denganperwakilan Faskes dari RSUD Ploso dan RSU dr. Moedjito yang disaksikan Bupati Jombang juga Ketua Komisi D-DPRD Jombang, peserta juga mendapatkan materi pembekalan.
Materi pertama tentang Implementasi Kebijakan Pelayanan KB di Faskes di Kabupaten Jombang oleh Erna Kuswati Ketua Komisi D-DPRD Jombang. Materi yang lain disampaikan oleh drWahyu Sri Hariniyakni Pemantapan Pelayanan KB Di Faskes, yang dilanjutkan dengan Evaluasi Pelayanan KB , Diskusi dan Tanya Jawab.
