JOMBANG, WacanaNews.co.id — Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Selasa (09/07). Tepatya, di mall pelayanan publik (MPP) milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Hal itu merupakan bentuk kepedulian wakil rakyat terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). “Inilah yang kami sebut sebagai bentuk kepedulian wakil rakyat bagi sektor UMKM. Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam kurun waktu terakhir Jombang sudah mulai dilirik oleh investor,” terang Sekretaris Komisi A DPRD Jombang, Kartiyono.
Kartiyono menjelaskan, kondisi serupa juga dialami oleh Banjarbaru saat ini. Sebagai Ibukota Kalimantan Selatan yang baru, mereka kini tengah melakukan serangkaian perbaikan, terutama berkaitan dengan investasi. “Kolaborasi antar semua OPD dilakukan untuk mempermudah layanan perizinan,” ujar Kartiyono.
“Kami berharap hal serupa juga bisa diterapkan di Kabupaten Jombang,” imbuhnya.
Harapan yang disampaikan Kartiyono bukan tanpa sebab. Saat ini Jombang juga telah memiliki MPP yang beberapa waktu lalu telah diluncurkan.
Seiring keberadaan tadi, seluruh tahapan perizinan dapat lebih diintensifkan. “Seiring keberadaan MPP yang telah dimiliki, semua tahapan perizinan bisa dipermudah,” ungkap Kartiyono.
“Demikain pula, pemerintah daerah dapat lebih berperan aktif untuk menjembatani investor dengan UMKM,” ungkapnya lagi.
Dari beberapa contoh UMKM yang dimiliki Kabupaten Jombang, wakil rakyat menyebutkan jika terdapat pengrajin anyaman bambu di Kecamatan Kabuh. Kemudian sentra manik-manik di Kecamatan Gudo, hingga agrobisnis di Kecamatan Wonosalam. “Kalau diberikan dorongan, kami berkeyaninan jika mereka bakal berkembang dengan sendirinya,” tandas Kartiyono.
Bentuk dorongan yang dimaksud, manakala ada inventor yang tertarik untuk menanamkan modalnya, diberikan kemudahan. Jika hal tersebut dilakukan, dampak positif berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat tercapai.
“Seiring masuknya investor lalu diberikan kemudahan, pasti PAD bisa terdongkrak. Di sinilah peran pemerintah daerah untuk bisa benar-benar mewujudkan hal itu,” pungkasnya. (pras/jal)
