Hadi Atmaji Ketua DPRD Jombang. (wacananews.co.id/pras)
JOMBANG, WacanaNews.co.id –Polemik kenaikan Tunjangan Perumahan Dinas, Ketua DPRD Jombang berikan tanggapan.
Bertempat di ruang rapat sidang paripurna DPRD Kabupaten Jombang, ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji menggelar konferensi pers menanggapi polemik Kenaikan Tunjangan perumahan dinas, Rabu (10/9/2025).
Menanggapi pertanyaan wartawan berkenaan dengan kenaikan Tunjangan perumahan, Haji Atmaji menjelaskan jika diadakan rumah dinas DPRD Kabupaten Jombang akan memakan biaya lebih tinggi daripada Tunjangan perumahan.
Menurutnya jika rumah dinas DPRD Kabupaten Jombang diadakan maka seluruhj pembiayaan operasional rumah tersebut menjadi tanggung jawab negara sehingga dianggap akan lebih mahal.
“Jika Anggota DPR memiliki rumah dinas maka konsekuensinya ketika pimpinan memiliki rumah dinas maka segala pembiayaan di rumah itu akan menjadi tanggung jawab negara itu kalau dihitung-hitung itu jauh tinggi biayanya maka dilupakan tunjangan rumah dinas itu,” jewabnya.
Menurutnya, sesuai dengan aturan Kemendagri rumah dinas DPRD diatur sesuai dengan luasan tanah sehingga bila itu dihitung maka nilainya akan lebih besar daripada Tunjangan perumahan.
“Berkaitan dengan pencabutan tunjangan rumah dinas DPRD Kabupaten Jombang secara pribadi saya mau melakukan itu tetapi tunjangan rumah dinas itu ada aturannya Permendagri dan dijual di Jombang ini sudah sesuai dengan aturan Kemendagri yang mana rumah dinas DPRD diatur sesuai dengan luasan tanah sehingga kalau dihitung akan lebih mahal,” tambahnya.
Ditanya soal tuntutan pencabutan Tunjangan perumahan dinas Hadi mengaku Jika pemerintah pusat sedang melakukan identifikasi batasan tentang kemampuan keuangan negara berkenaan dengan Tunjangan perumahan dinas.
“Apakah Kabupaten Jombang mau mencabut, bukan persoalan mencabut tapi pemerintah sekarang pemerintah pusat sedang melakukan identifikasi batasan kekuatan keuangan negara untuk tujuan Perumahan Dinas DPRD,” jelasnya. (pras/jal)