JOMBANG, WacanaNews.co.id — Tahapan pesta demokrasi 2024 sudah mulai berjalan. Segala persiapan menghadapi tahun politik telah dilakukan. Tak terkecuali jajaran Polres Jombang.
Guna memastikan Kamtibmas tetap kondusif, Polres Jombang menggelar silaturahmi dan tatap muka bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam) se Kabupaten Jombang, Kamis, (24/8).
Dalam audiensi yang digelar di ruang JCC Polres Jombang dan dihadiri oleh sejumlah pejabat utama dan perwakilan dari Satpol PP dan Kesbangpol Kabupaten Jombang tersebut membahas berbagai hal terkait dengan dinamika politik terkini serta kerawanan yang menyangkut aspek Kamtibmas.
Kapolres Jombang AKBP Eko Bagus Riyadi, S.H., S.I.K., M.Si. yang kebetulan turut hadir dan memimpin langsung jalannya pertemuan tersebut mengungkapkan, pada prinsipnya jajaran Polres Jombang siap berkolaborasi mengamankan tahapan Pemilu.
“Aidiensi ini merupakan salah satu upaya kami untuk memetakan kembali sekaligus assesmen tentang kerawanan wilayah terutama terkait dengan pelaksanaan tahapan Pemilu,” Ucapnya.
Oleh sebab itu, pihaknya mengajak Bawaslu dan jajarannya untuk bersama-sama dan bersinergi mewujudkan Pemilu yang tidak hanya aman, lancar dan damai tetapi juga jujur dan adil. Terlebih, antara Polri dan Bawaslu terlibat dalam forum Gakkumdu sebagai wadah dalam penanganan pelanggaran maupun pidana Pemilu.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Jombang Dafid Budiyanto menyampaikan bahwa saat ini tahapan pemilu sudah berjalan kurang lebih 50 persen dan tahapan terakhir yang sedang bergulir adalah penetapan DPT dan pencalonan. Kedepan ada tahapan kampanye dan masa tenang.
“Bawaslu mengedepankan pencegahan dalam bentuk sosialisasi aturan Pemilu.Kita laksanakan imbauan baik kepada KPU selaku pelaksana, peserta pemilu maupun pemilih sebelum masuk masa tahapan,” Ujarnya.
Pihaknya menegaskan, dalam pelaksanaan tugas dilapangan akan bekerjasama dengan Polsek dan Bhabinkamtibmas. Demikian pula jika ditemukan pelanggaran akan bekerjasama dengan pihak kepolisian di masing-masing wilayah.
Berdasarkan pengalaman, masa paling kritis adalah memasuki tahapan kampanye dimana rentan terjadi pelanggaran khususnya perusakan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai aturan yang berlaku yang cukup rentan berimbas pada persilisihan.
Hal lain yang tak kalah penting dan perlu diperhatikan adalah distribusi logistik Pemilu berikut perangkat pendukungnya, pemungutan dan penghitungan suara hingga kemungkinan terjadinya pemungutan dan penghitungan suara ulang.
Menanggapi hal tersebut, AKBP Eko menegaskan pihaknya akan mengerahkan segenap perkuatannya agar pesta demokrasi dapat berlangsung aman, damai dan penuh kegembiraan sehingga tidak ada perselisihan yang berdampak pada terganggunya keamanan di Kabupaten Jombang.
“Dalam waktu dekat kita akan melaksanakan gladi Sispamkota sebagai salah satu mitigasi kita dalam mengamankan kota Jombang tercinta,” Pungkasnya. (aan/jal)
