Pemerhati Sosial Darwing Eng, Asal Aceh Timur. (wacananews.co.id/han)
ACEH TIMUR, WacanaNews.co.id — Diduga salah satu perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur enggan bertanggung jawab terkait kondisi jalan yang menghubungkan antara Kecamatan Indra Makmu dan Julok, pasalnya jalan tersebut sudah rusak parah dari masa konflik dulu tanpa ada rehab atau pengaspalan ulang, Senin (16/5/2022).
Aktivis pemerhati sosial Darwin eng, angkat bicara dan menangapi permasalahan yang tak kunjung diperbaiki oleh PTPN yang merupakan perusahaan berplat merah, dia meminta mereka harus bertanggung jawab atas apa yang dirasakan oleh masyarakat lintas Indra Makmu Julok.
Karena mereka seola-olah tidak tahu menahu akan kondisi jalan yang setiap harinya mereka lewati oleh pihak perusahaan tersebut.
“Padahal jelas tertuang dalam aturan pasal 19 ayat 2 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan bahkan termasuk Qanun dan aturan turunan lainnya bahwa pihak perusahaan wajib memperhatikan dan memperbaiki akses jalan yang mereka lalui Karena penyebab utamanya adalah tonase yang berlebihan hingga jalan ikut rusak,” kata Darwin kepada media ini.
Menurutnya dari informasi yang beredar bahwa dari pihak Pemda Aceh Timur melalui surat Bupati dan Dinas Perhubungan sudah beberapa kali melayangkan surat nomor 505/603, tertanggal 4 April 2022, akan tetapi perusahaan tersebut seolah-olah tidak tahu apa-apa.
lebih lanjutnya “dari informasi yang saya dapat kalau tidak salah sudah dua kali pihak Pemda mengirimkan surat teguran kepada pihak Perusahaan PTPN melalui muspika Kecamatan Indra Makmu, yang kedua bahkan diantar langsung oleh Dinas terkat kepada pihak perusahaan,akan tetapi sampai saat ini belum ada kepastian hasil dari surat tersebut, entah muspika yang sudah bermain mata atau pihak perusahaan yang tuli atau ada pihak-pihak lain yang sengaja memanfaatkan penderitaan masyarakat demi menafkahi keluarga mereka, yang jelas masyarakat dalam hal ini, di sana menganggap muspika sebagai lambang saja tidak berfungsi,” ujarnya.
Darwin eng meminta, Muspika jangan sampai menjadi lambang pangil pihak pihak terkait dalam persoalan ini, jangan hanya diam seperti. “Memble dan terlihat seperti kura-kura dalam perahu,masalah begitu besar masak mereka ngak tau,” tuturnya.
Kalau memang muspika di sana tidak berfungsi saya meminta Bupati Dandim dan Kapolres untuk membekukan muspika di sana dari pada tidak berguna mending Indra makmu tampa pemerintah kecamatan jadi sekalian agar masyarakat tidak lagi berharap.
Pemerhati sosial asal Aceh Timur itu, berharap hal ini secepatnya ada solusi agar masyarakat di sana tidak lagi menderita di saat hasil buminya di keruk oleh perusahaan yang tidak bermoral dan saya meminta kepada para pihak terutama pemerintah untuk mengambil sikap tegas terkait hal ini kalau memang yang tinggal di sana masih di anggap masyarakat atau Manusia jangan hanya musim kampanye saja masyarakat di butuhkan demikian,” pungkas Darwin Eng dengan geram.(han/w2)