SURABAYA, WacanaNews.co.id — Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Jawa Timur menyampaikan pernyataan tegas terkait maraknya keluhan pedagang dan masyarakat atas buruknya kualitas beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang disalurkan oleh Bulog melalui program Badan Pangan Nasional.
Beras SPHP dalam kemasan 5 kg yang beredar di sejumlah daerah ditemukan bermasalah. Temuan di lapangan meliputi ketidaksesuaian takaran, kandungan menir tinggi, kondisi berkutu, hingga berbau tidak layak konsumsi.
“Kami mendukung program beras murah untuk rakyat, tapi bukan berarti mutu bisa dikorbankan. Pedagang dan masyarakat adalah manusia, bukan tempat pembuangan beras oplosan,” tegas Susilo Ketua DPW IKAPPI Jawa Timur dalam keterangan resminya, Rabu 30/07/2025.
IKAPPI Jatim mengungkap bahwa laporan serupa diterima dari berbagai wilayah di Jawa Timur, termasuk Banyuwangi, Bondowoso, Mojokerto, Surabaya, Bojonegoro, Jember, Kediri, Malang, Tulungagung, Probolinggo, Madiun, dan Ponorogo. Temuan ini diperoleh melalui inspeksi mendadak dan laporan jaringan pedagang pasar.
Dengan kondisi tersebut, IKAPPI mempertanyakan standar mutu Bulog serta peran Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional dalam pengawasan kualitas beras program SPHP.
IKAPPI Jawa Timur menyampaikan tiga tuntutan utama:
1. Evaluasi total terhadap sistem distribusi dan kualitas beras SPHP oleh Bulog.
2. Transparansi dari Bulog dan Badan Pangan Nasional atas asal dan standar kualitas beras yang digunakan.
3. Pelibatan IKAPPI sebagai mitra pengawasan distribusi pangan agar suara pedagang dan konsumen didengar dan dihargai.
“Negara wajib hadir menjamin kualitas pangan yang aman, layak, dan manusiawi. Jangan sampai program berpihak pada rakyat justru mencederai kepercayaan masyarakat,” tutup pernyataan tersebut.
Sementara itu, kami mendapatkan tanggapan resmi dari pihak produsen beras SPHP atas pemuan ini. Namun, upaya konfirmasi akan terus kami lakukan. (DV/pras)
