JOMBANG, WacanaNews.co.id — Aliansi Disabilitas Jombang mengapresiasi upaya pemerintah dalam memperkuat perlindungan hukum dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Salah satu langkah konkret yang disoroti adalah sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di seluruh kantor SKPD.
“Kami mendukung penuh sosialisasi UU No. 12 Tahun 2022 ini karena masih banyak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual tetapi tidak memahami hak-hak hukumnya,” ujar Adib Sumarsono, Koordinator Aliansi Disabilitas Jombang. Kegiatan dilaksanakan di Women Crisis Center (WCC) Jombang, Selasa (18/02/25).
Ia menekankan bahwa sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran serta memberik perlindungan lebih baik bagi individu dengan disabilitas.
Selain itu, Adib juga menyoroti pentingnya pengembangan potensi penyandang disabilitas di berbagai bidang, termasuk akademik dan olahraga.
“Penyandang disabilitas juga memiliki potensi besar, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, seperti olahraga. Oleh karena itu, dukungan berkelanjutan sangat diperlukan agar mereka dapat berkembang secara maksimal,” tambahnya.
Aliansi Disabilitas Jombang juga mendorong peningkatan partisipasi organisasi komunitas disabilitas dalam pemantauan dan evaluasi hambatan hukum bagi penyandang disabilitas. Adib menegaskan bahwa keterlibatan komunitas sangat penting dalam memastikan sistem hukum yang lebih inklusif.
“Kami ingin memastikan bahwa sistem yang ada benar-benar berjalan efektif. Partisipasi organisasi komunitas disabilitas dalam pemantauan dan evaluasi hambatan hukum sangatlah krusial,” tegasnya.
Dengan berbagai upaya ini, Aliansi Disabilitas Jombang berharap kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas semakin terwujud dan mendapatkan perhatian lebih dari berbagai pihak.
Sementara itu, seorang mahasiswa dari salah satu Universitas Surabaya sekaligus anggota Persatuan Tunanetra Indonesia Nizar, menyampaikan harapannya kepada pemerintah yang baru agar lebih memperhatikan keberlanjutan hidup dan pengembangan sumber daya penyandang disabilitas.
“Kami berharap pemerintah menyadari bahwa disabilitas adalah warga negara Indonesia yang memiliki kinerja yang sama dengan non-disabilitas,” ucap Nizar.
Menurutnya, selama ini penyandang disabilitas masih sering dijadikan objek dalam berbagai program yang hanya bersifat sementara, tanpa adanya solusi jangka panjang yang berkelanjutan.
Nizar menegaskan, “Bantuan yang diberikan kepada penyandang disabilitas cenderung bersifat sesaat, padahal mereka memiliki kebutuhan dan kehidupan yang harus terus berjalan hingga tutup usia. Ini yang harus menjadi perhatian bersama.” Ungkapnya.
Sebagai solusi, ia mengusulkan agar pemerintah menghadirkan program pengembangan sumber daya manusia bagi penyandang disabilitas, salah satunya melalui pelatihan kerja dan pembangunan griya disabilitas. Nizar mencontohkan beberapa kota di Jawa Timur, seperti Pasuruan, Surabaya, dan Blitar, yang telah memiliki griya disabilitas di bawah naungan dinas sosial.
“Di griya disabilitas tersebut, teman-teman disabilitas bisa diikutsertakan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mereka. Kami berharap program seperti ini bisa dikembangkan lebih luas agar penyandang disabilitas dapat mandiri dan berdaya,” tuturnya.
Dengan adanya perhatian yang lebih serius dari pemerintah, Nizar berharap pengembangan sumber daya manusia bagi penyandang disabilitas dapat menjadi program prioritas ke depan, bukan sekadar bantuan sementara, melainkan solusi yang berdampak jangka panjang. (vivin/pras)
