DPRD Kabupaten Blitar Dukung Usaha Preventif Cegah Korupsi

BLITAR, WacanaNews.co.id – Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar mengikuti zoom meeting yang diselenggarakan KPK RI Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi, pada Rabu (5/3/2025). Sebagai lembaga yang berfungsi dalam pengawasan jalannya pemerintahan, DPRD mengharapkan ada tindakan preventif atau pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam zoom meeting tersebut KPK meluncurkan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025. MCP ini merupakan instrumen strategis bagi pemerintah daerah untuk mengukur efektivitas rencana aksi pencegahan korupsi. Di MPC terbaru ini ada sejumlah indikator yang lebih komprehensif dan berbasis evaluasi mendalam yang bisa dijadikan acuan di daerah untuk membangun sistem pemerintahan yang akuntable, transparan dan efisien.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Susi Narulita, mendorong Pemerintah Kabupaten Blitar menciptakan ekosistem tata kelola yang sehat dan bersih dengan mengimplementasikan MCP KPK ini. Supaya terwujud sistem yang mencegah adanya tindak pidana korupsi tanpa memberikan hambatan pada berkembangnya usaha dan ekonomi masyarakat.

“Di zoom KPK ini lebih ke arah preventif, jadi harus ada usaha pencegahan korupsi. Sehingga harus ada semacam pendidikan anti korupsi agar jajaran pemerintahan dan masyarakat,” ujar Susi Narulita.

Dalam MCP KPK 2025 ini, ada delapan area yang perlu mendapatkan perhatian dalam pencegahan korupsi. Yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD dan optimalisasi pajak daerah.

Untuk itu diharapkan, Pemerintah Kabupaten Blitar bekerja keras dalam mengintervensi delapan sektor tersebut agar ekosistemnya lebih bersih. Demi terwujudnya pemerintahan maksimal seperti diharapkan masyarakat tanpa adanya korupsi.

“Potensi-potensi korupsi itu tentu masih ada, maka itu perlu langkah nyata agar korupsi ini bisa dicegah sejak awal,” tandasnya. (dani/pras)