Ketua KPU Jombang Athoillah dan Ketua Bawaslu Jombang Ahmad Udi Masjkur sebagai narasumber acara.
JOMBANG, WacanaNews.co.id — Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Jombang kembali menggelar dialog bertajuk “Warung Pojok Kebon Rojo”, Kamis (26/8/2021). Dalam dialog interaktif yang tetap melaksanakan protokol kesetersebut, sejumlah narasumber membahas tentang rencana pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak 2024 mendatang.
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Besut Dinas Kominfo Jombang ini dipandu oleh Giono/Ari dari Radio Suara Jombang yang dikelola Dinas Kominfo Jombang. Sejumlah narasumber yang dihadirkan di antaranya Atoillah Ketua KPU Jombang, Ahmad Udi Masjkur Ketua Bawaslu Jombang serta nomor perwakilan Kecamatan dan Parpol juga tampak mengikuti kegiatan ini.
Budi Winarno, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jombang mengatakan, kegiatan Warung Pojok Kebon Rojo sudah menjadi kegiatan rutin Dinasnya. ”Hari ini, kita mengambil tema bahasan pemilu dan pilkada serentak 2024. Ini tentu bagian dari sosialisasi kepada masyarakat untuk persiapan pesta demokrasi nanti,” terang Budi Winarno, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jombang.
Budi Winarno menyebut, selain sebagai tambahan wawasan, dari agenda ini juga diharapkannya disinformasi tentang pemilu dan pilkada serentak bisa dinetralisir. Dengan informasi yang disajikan sumber terpercaya, masyarakat juga diharapkan mengetahui bagaimana pemilu dan pilkada serentak akan dilakukan nantinya. ”Intinya memang kita berharap ada satu informasi yang bisa dipercaya, dan publik tidak lagi bingung soal pelaksanaan pemilu juga pilkada secara bersamaan,” tulisnya.
Dalam penyampaiannya, Athoillah Ketua KPU Jombang dijelaskan beberapa hal terkait pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak pada 2024 mendatang. Menurutnya, pemilu dan pemilihan serentak ini berbeda.
Pemilu adalah pemilihan umum untuk presiden dan wapres, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. ”Sedangkan kalau pemilihan pemilihan itu pilkada, baik untuk pemilihan dan wakilnya atau bupati atau walikota dan wakilnya, keduanya tidak bisa dilakukan secara bersamaan,” terang Athoillah.
Athillah juga memaparkan, pelaksanaan keduanya akan diselenggarakan pada 2024 mendatang. Sesuai dengan aturan dan undang-undang yang ada. Namun, menawarkan menyebut publik tidak perlu khawatir karena meskipun di tahun yang sama, pelaksanaannya tidak berbarengan.
”Banyak mengira nanti pemilu itu serentak tujuh surat suara, tidak begitu ya. Keduanya dilakukan secara terpisah, bahkan hitungannya bulan,” lanjutnya.
Pasti telah dipastikan, hingga kemarin Athillah menyebut belum bisa menyebut waktu pelaksanaannya. Namun dari pemilu yang ada, kemungkinan besar untuk dilakukan pada Februari atau Maret 2024, sementara pilkada serentak dilakukan beberapa bulan setelahnya.
Terhitung masih tiga tahun lagi, Athoillah menyebut persiapan akan dimulai dalam waktu dekat. Lebih baik, jika berkaca pada pelaksanaan pemilu sebelumnya, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk persiapan pemilu ini. ”Sampai sekarang belum memutuskan, tapi jika mengacu pada perkiraan itu, persiapan untuk pemilu akan dimulai 20-30 bulan setelahnya, artinya bisa mulai pertengahan tahun depan ini,”tambahnya.
Athoillah juga menanggapi isu yang berkembang soal pengajuan atau penundaan pelaksanaan pemilu. Hingga kemarin, belum ada perubahan apapun tentang itu, sehingga pemilu akan tetap dilakukan 2024 mendatang. ”Kalau wacana mundur maupun dimajukan memang sempat ada, dari KPU Pusat sendiri juga pernah mewacanakan itu, tapi sampai hari ini belum ada perubahan,” pungkasnya.
Sementara Ahmad Udi Masjkur yang mendapat giliran kedua, menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan Bawaslu hingga pemilu dan pilkada serentak dilakukan. ”Intinya Bawaslu ini memiliki fungsi pengawasan, jadi kami tetap menunggu jadwal resmi dari KPU. Kami juga pasti akan menyatukan proses mulai awal hingga akhir nanti,” tuturnya.
Udi, sapaan akrabnya juga mengajak masyarakat untuk terlibat aktif, baik dalam pelaksanaan maupun pengawasan, termasuk selama proses persiapan hingga pelaksanaan pemilu dan pilkada bersama-sama nanti. ”Tentu, kami berharap masyarakat juga terlibat dalam pengawasan itu nantinya,” pungkasnya.(aan/w2)