JOMBANG, WacanaNews.co.id — Paska diresmikan Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab pada Jum’at (28/1/2022) di Pendopo Kabupaten, Aplikasi E Office Sabdopalon dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) tidak berfungsi.
Pasalnya sejak diresmikanya Aplikasi E Office Sabdopalon hingga sekarang sudah hampir satu tahun belum semua Desa se Kabupaten Jombang yang menerapkan fungsi Aplikasi tersebut.
Bahkan didalam tampilan Aplikasi E Office Sabdopalon pada tombol menu dan kategori belum ada isian isian postingan yang siknifikan. Padahal pada saat di launching Bupati Jombang, Aplikasi E Office Sabdopalon menawarkan 23 layanan surat yang dapat dinikmati masyarakat Jombang.
Bisa dilihat, dari 9 Desa yang menjadi pilot project Aplikasi Sabdopalon hampir tidak update informasi yang disajikan, hingga banyak kolom-kolom informasi berkenaan dengan anggaran yang kosong. Sebbuk mbilan Desa tersebut antara lain: Desa Pulosari Kecamatan Bareng; Desa Candimulyo Kecamatan Jombang; Desa Kepatihan Kecamatan Jombang; Desa Pulo Lor Kecamatan Jombang; Desa Kedawong Kecamatan Diwek; Desa Kebonagung Kecamatan Ploso; Desa Kedunglosari Kecamatan Tembelang; Desa Pacarpeluk Kecamatan Megaluh; Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung.
Dalam sambutanya pada saat launching, Bupati Jombang berharap dengan diluncurkannya aplikasi e-office Sabdopalon yang sudah dinantikan dua tahun yang lalu maka akan meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat desa, sehingga akan mendukung tercapainya visi bersama mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing, namun hingga saat ini tidak berfungsi.
Menurut keterangan salah satu Kepala Desa, Aplikasi Sabdopalon sampai saat hari ini belum berjalan di Desanya. Bahkan DPMD Jombang baru melakukan Bimbingan Teknis kepada Sekdes dan operator pada bulan Desember 2022 kemarin. Hingga saat ini desa bahkan belum mengetahui Password dan Username untuk masuk ke dalam Aplikasinya.
“Mana sampai hari ini belum berjalan, ya tidak maksimal lah. Kemarin Sekdes saya beru di undang DPMD hasilnya sampai ini tidak maksimal. Kalok gak salah sudah dua tahap ini, ya emang belum berjalan. Baru bulan Desember ini bimteknya itu untuk Sabdopalon dan Srikandi,” ungkap Salah Kepala Desa yang enggan disebutkan Namanya, Kamis (5/1/2023).
Mirisnya, Salah satu desa yang di jadikan pilot project Apkikasi Sabdopalon tidak menggunakan Aplikasi tersebut pasalnya kurang cepat. Karena masyarakat lebih memilih langsung datang ke Kantor Desa ketimbang mengakses Aplikasi tersebut, karena banyak masyarakat desa yang gaptek.
“Sebenarnya disini desa sudah jalan namun tidak dipakai karena kalau menggunakan pelayanan itu hanya untuk ngirim-ngirim data saja, kalok pelayanan menggunakan yang lain lebih cepet. Karena masyarakat langsung datang ke kantor desa tanpa menggunakan Aplikasi,” ungkap salah satu mantan Kepala Desa, Jum’at (6/1/2023).
Menanggapi hal tersebut, Bendahara LSM GeNaH Aan Teguh (Antep) menganggap Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) hanya caper Kepada Bupati Jombang agar terkesan kinerjanya bagus. Menurutnya, Program yang dibuat memang bagus, namun kebanyakan pada implementasinya tidak susuai yang diharapkan.
“Kepala Kepala OPD di Jombang itu hanya caper dengan program program unggulanya mereka, padahal banyak launching lauching program yang tidak berjalan di Kabupaten Jombang,” papar Antep, Kamis (5/1/2023).
Ia menganggap, masih Antep, pemerintah Kabupaten Jombang sudah banyak menghambur-hamburkan uang demi kegiatan-kegiatan yang tidak matang perencanaanya.
“Sekarang biaya Launching, biaya pembuatan Aplikasi dan Bimtek sementara itu tidak berjalan, berapa sudah uang negara yang digunakan untuk program-program tidak jelas itu,” tambahnya.
Ia berharap agar OPD yang di Kabupaten Jombang mampu membuat perencanaan matang dan serius dalam menjalankan program – program yang di buat agar Pemkab Jombang ini tidak terkesan serimonial dan hanya caper kepada Bupati.
Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Jombang Sholahuddin Hadi Sucipto belum bisa dikonfirmasi saat di hubungi melalui seluler. (pras/w2)
