ENDE, WacanaNews.co.id — Aksi demontrasi tuntut kejelasan Dana COVID-19 terus dilakukan mewarnai Kabupaten Ende sebagai bentuk protes yang dilakukan oleh OKP-OKP se Kabupaten Ende.
Kali ini datang dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ende guna mempertanyakan sekaligus mendesak pemerintah manyampaikan secara transparansi penggunaan dana COVID-19.
Di ruang Paripurna saat GMNI Ende melakukan Hearing, Wakil Ketua DPRD, Erik Rede menyampaikan, bahwa pemerintahan Kabupaten Ende akan memaparkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebagai bentuk jawaban aksi dari PMKRI dan GMNI, Selasa, (30/06/21).
Anggota DPRD, Ambros Reda meminta membagikan copian laporan untuk dipelajari dan dibahas bersama GMNI Ende, meskipun dihalangi oleh beberapa DPRD Ende lainnya copianpun berhasil dibagikan.
Pantauan wacananews.co.id, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Moris Bunga dengan muka penuh kemerah – merahan suara lantang tak karuan, menyampaikan, bahwa dana COVID-19 jika dirincikan, lebih dari 70 miliar yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi, APBD Daerah Ende juga dari donatur-donatur, tapi dapat ia pastikan dana dari Daerah Ende hanya 43 miliar. Dana 43 miliar merupakan laporan bulan mei tahun anggaran 2021.
Beliaupun tidak menjeleskan rincian anggaran namun hanya mencerca bagi pemerintah lain yang tidak menggunakan dana tersebut sebaik mungkin.
Ditangan GMNI Ende, selain laporan penggunaan dana COVID bulan Mei 2021 juga terdapat laporan kinerja kerja penggunaan dana COVID dan laporan bantuan sosial untuk pemberian bantuan sosial dan atau ekonomi kepada masyarakat terdampak COVID-19 bulan Desember 2020.
Total anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 54.194.866.957, realisasi 44.162.2553.118 Penyerapan 81,49%.
GMNI cabang Ende, melalui Ketua DPC GMNI Ende, Marianus Yanto Woda melayangkan sejumlah pernyataan sikap, diantaranya, mendesak DPRD untuk atas nama rakyat melaporkan dugaan korupsi penggunaan dana COVID-19 ke penegak hukum, mendesak segera mengisi kekosongan jabatan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
GMNI pun berharap agar DPRD Ende sungguh-sungguh menjadi jubir masyarakat bukan jubir bupati serta bermimpi agar DPRD Ende menjadi rumah harapan rakyat dan takut kepada tuan rakyat bukan kekuasaan semata.(ms/w2)
