Cabang Dinas Kehutanan Nganjuk Gelar Bintek Standarisasi Porang Untuk Bahan Baku Industri

cabang dinas kehutanan nganjuk
Bimbingan Teknis Standarisasi Porang untuk Bahan Baku Industri dilaksanakan di Pondok Pesantren Segoro Agung Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto.(wacananews.co.id/pras)

MOJOKERTO, WacanaNews.co.id — Cabang Dinas Kehutanan Nganjuk selenggarakan Bimbingan Teknis Standarisasi Porang untuk Bahan Baku Industri dilaksanakan di Pondok Pesantren Segoro Agung Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Senin (13/12/21).

Acara dihadiri Pimpinan Pondok Pesantren Segoro Agung, Plt. Kepala CDK Wilayah Nganjuk beserta jajarannya, Direktur PT. Banshang Technology, dan Penyuluh Kehutanan lingkup CDK Wilayah Nganjuk. Latar belakang pelaksanaan kegiatan ini adalah karena adanya ketidakpastian harga Porang di tingkat petani yang semakin lama semakin menurun.

Plt Ka Cabang Dinas Kehutanan Nganjuk Purnomo Probo Nugroho, S.Hut., M.M menerangkan bintek dilaksanakan untuk meningkarkan kwalitas porang sebagai bahan baku industri akar dapat di Ekspor ke luar Negeri.

“Bimbingan teknis kali ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang pasti tentang Standarisasi Porang untuk bahan baku industri sehingga dapat diterima oleh Perusahaan kemas Porang untuk kemudian bisa diekspor ke luar negeri terutama ke China. PT Banshang Technology bersedia menampung produk Porang dari Petani terutama KTH (Kelompok Tani Hutan) melalui Koperasi Pondok Pesantren Tunggak Semi,” terangnya.

cdk nganjuk
Peserta Bimbingan Teknis Standarisasi Porang untuk Bahan Baku Industri dilaksanakan di Pondok Pesantren Segoro Agung.(wacananews.co.id/pras)

Menurutnya, dalam berbisnis adalah TRUST, dimana komitmen yang sudah ada harus dipenuhi oleh petani diantaranya adalah berat umbi Porang minimal mencapai 1 kg, umbi Porang dipanen pada bulan Februari sampai dengan Maret untuk menghindari menurunnya harga jual pasaran, kalau sudah dalam bentuk chip sebaiknya bukan chip yang kering matahari sehingga mutunya tetap terjamin.

“Ego sektoral perlu kita kesampingkan, dimana semua stakeholder dalam hal ini pelaku usaha, ulama, dan instansi pemerintah sangat perlu bekerja sama untuk mengatasi permasalahan yang ada saat ini,” pungkas Purnomo.(pras/w2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *