Bupati Jombang Warsubi dan Pimpinan DPRD Jombang saat menunjukan hasil Paripurna.(istimewa)
JOMBANG, WacanaNews.co.id — Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jombang Penyampaian LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Bupati Tahun 2025 dipimpin Ketua DPRD Hadi Atmaji. Dihadiri Wakil Bupati, Forkopimda, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Sekda, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Direktur RSUD, Direktur BUMD, Kabag dan Camat. Bertempat di ruang Paripurna Kantor DPRD Jombang, Rabu (25/3/2026).
Berbagai capaian serta tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 disampaikan Bupati Jombang Warsubi. Penyampaian tersebut merupakan bagian dari evaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus gambaran pelaksanaan program pembangunan sepanjang tahun 2025.
Bupati menegaskan, Pemkab Jombang berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD, salah satunya melalui program pembangunan rumah tidak layak huni. Sepanjang 2025, pemerintah daerah telah membangun sebanyak 128 unit rumah bagi masyarakat kurang mampu agar memiliki hunian yang layak.
Di sektor infrastruktur, lanjutnya, perbaikan jalan terus digencarkan, khususnya pada wilayah terdampak banjir dan jalur dengan beban kendaraan berat. Sejumlah ruas jalan yang telah ditingkatkan antara lain Blimbing–Gudo, Ceweng–Kallenyar, hingga Kabuh–Slaji. Selain itu, program Mandor Jalan juga direalisasikan dengan cakupan pemeliharaan mencapai 56,889 kilometer.
“Capaian ini turut mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) Kabupaten Jombang menjadi 0,7197 pada tahun 2025, melampaui target yang telah ditetapkan,” terangnya.
Pada bidang pendidikan, Bupati menjelaskan bahwa pemerataan akses terus diperkuat melalui pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi fasilitas sekolah, serta bantuan kendaraan bagi guru di daerah terpencil seperti Plandaan, Kabuh, Wonosalam, dan Ngusikan. Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan beasiswa kepada 30 mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu.
“Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Jombang pada 2025 tercatat mencapai 5,34 persen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami peningkatan signifikan melalui optimalisasi pajak daerah dan penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor. Ketimpangan ekonomi tetap terjaga dengan Indeks Gini Ratio sebesar 0,302, lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Jawa Timur,” jelasnya.
Bupati juga menyampaikan bahwa sektor pertanian menunjukkan capaian strategis, di mana Kabupaten Jombang berhasil mencapai swasembada beras serta menempati peringkat ke-8 sebagai produsen Gabah Kering Giling (GKG) di Jawa Timur.
Dalam aspek sosial, Indeks Kesalehan Sosial (IKS) meningkat menjadi 88,61. Menurutnya, hal ini mencerminkan penguatan nilai solidaritas dan kepedulian masyarakat. Layanan kesehatan juga diperluas melalui program pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas.
“Selain itu, Pemkab Jombang juga memberikan perlindungan bagi pekerja rentan dan petani melalui bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada 13.500 penerima manfaat. Untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, kami juga menggelar operasi pasar di 47 titik bekerja sama dengan Perumda Aneka Usaha Seger,” tegasnya.
Bupati menambahkan, seluruh capaian tersebut merupakan bagian dari implementasi tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
“Penyampaian ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana LKPJ disampaikan setiap tahun untuk mendapatkan rekomendasi perbaikan dari DPRD,” pungkasnya. (pras/jal)