Bupati Jombang Warsubi saat menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (R-APBD) tahun 2026. (wacananews.co.id/pras)
JOMBANG, WacanaNews.co.id – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jombang dalam angenda penyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Balanja (R-APBD) tahun 2026, Senin (29/9/2025).
Paripurna dipimpin Ketua DPRD Hadi Atmaji dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Jombang, Pimpinan dan Anggota DPRD, Perwakilan Forkopimda, Sekda, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Direktur RSUD, Direktur BUMD, Kabag dan Camat.
Bupati Jombang Warsubi menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026. Total anggaran yang diproyeksikan mencapai Rp2,6 triliun, dengan fokus pada pembangunan dan pelayanan masyarakat. APBD bukan sekadar hitungan angka, melainkan instrumen penting dalam menjalankan roda pembangunan daerah.
“Pemerintah daerah hadir untuk melayani rakyat secara lebih baik, lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Semua kebijakan 2026 berangkat dari dokumen perencanaan yang sudah disepakati, mulai RKPD, Kebijakan Umum APBD, hingga PPAS,” terangnya.
Sedangkan pendapatan daerah 2026 ditargetkan sebesar Rp2,49 triliun. Rinciannya meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp760,65 miliar, yang bersumber dari pajak daerah Rp314,04 miliar, retribusi daerah Rp428,04 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp10,24 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp8,32 miliar.
“Sementara pendapatan transfer mencapai Rp1,73 triliun, terdiri dari Rp1,59 triliun dari pemerintah pusat dan Rp131,49 miliar dari antar daerah. “Dari sisi belanja, R-APBD Jombang 2026 disiapkan sebesar Rp2,60 triliun,” jelas Warsubi.
Warsubi menegaskan menegaskan belanja tersebut terbagi dalam belanja operasi Rp1,805 triliun, belanja modal Rp150,06 miliar, belanja tidak terduga Rp18,19 miliar, dan belanja transfer Rp626,89 miliar.
“Alokasi anggaran diarahkan pada empat prioritas pembangunan strategis, yaitu peningkatan kualitas SDM, penguatan kemandirian desa dan harmoni sosial, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan,” paparnya.
Meski pendapatan ditargetkan Rp2,49 triliun, jumlah tersebut masih lebih kecil dari belanja Rp2,60 triliun, sehingga APBD 2026 mengalami defisit Rp109,56 miliar. Namun defisit itu ditutup melalui pembiayaan netto Rp109,56 miliar, yang bersumber dari SILPA 2025 Rp109,69 miliar dan pinjaman jangka pendek RSUD Jombang Rp20 miliar.
“Dengan formula ini, struktur APBD 2026 kembali aman dan berimbang antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, menegaskan bahwa pembahasan R-APBD 2026 masih panjang. Namun pihaknya optimistis arah pembangunan tahun depan sejalan dengan program Asta Cita Bupati Warsubi dan Wakil Bupati Salmanudin Yazid. “Fokusnya jelas: kesejahteraan rakyat Jombang. DPRD siap mengawal agar semua program terealisasi,” pungkas Hadi. (pras/jal)