ACEH TIMUR, WacanaNews.co.id — Terkait persoalan dugaan raibnya milyaran dana PNPM Mandiri di Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur Dewan Perwakilan Daerah Badan Advokasi Indonesia (BAI) meminta Aparat Penegak Hukum segera memeriksa oknum-oknum yang terlibat dalam pengelolaan anggaran tersebut.
Razali yang akrab di sapa nyakli maop Tim Investigasi DPD Badan Advokasi Indonesia (BAI) mengatakan bahwa adanya dugaan dana PNPM Mandiri di Kecamatan Darul Aceh Timur Aman di manfaatkan oleh beberapa oknum pengurus dana PNPM Mandiri dan juga disinyalir adanya keterlibatan sejumlah oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah Kecamatan tersebut.
“Kita menduga ada oknum pengurus PNPM yang memanfaatkan dana PNPM tersebut dan juga dugaan adanya beberapa oknum PNS yang ikut memijam dana tersebut,” kata Putra kelahiran Darul Aman, Minggu (31/7/2022).
Lebih lanjut Razali menjelaskan bahwa aktifitas di kantor PNPM Kecamatan Darul Aman terlihat sudah terbengkalai dan tidak ada aktifitas apapun, kantor PNPM Darul Aman terlihat semak dan tidak terurus.
Nyaklie mengatakan hasil investigasi tahap awal beberapa waktu lalu, sempat ada pengakuan oknum PNS dan tokoh masyarakat bahwasanya dana PNPM di Kecamatan Darul Aman kebanyakan di gunakan oleh oknum PNS dan beberapa intasi di Kecamatan Darul Aman.
“Dari informasi yang kami dapatkan dari beberapa masyarakat dana PNPM di Kecamatan Darul Aman di ambil oleh oknum PNS dan orang kaya di salah satu desa di Darul Aman,sementara dana PNPM di prioritaskan untuk masyarakat miskin perdesaan,maka sangat di sayangkan jika hal seperti ini tidak segera di periksa pelakunya,” ungkap Nyak Li.
Dia juga mengungkapkan, bahwa pihaknya akan segera menyurati pihak penegak hukum secara resmi untuk supaya segera dilakukan pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum dan pihaknya menegaskan akan menggelar aksi massa di Kejaksaan dan Polres Aceh Tumur, apabila persoalan PNPM Darul Aman di abaikan .
“Kami akan surati penegak hukum dalam beberapa hari ini secara resmi ke semua tingkatan,dan apabila ini diabaikan, tidak menutup kemungkinan bisa terjadi aksi demonstrasi bersama warga yang telah di ambil hak nya oleh oknum oknum yang di duga dari kalangan pejabat pemerintah,” pungkasnya. (han/w2)
