ENDE, WacanaNews.co.id — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ende dari Fraksi Partai Golkar, Ibu Megi Sigasare, menegaskan pentingnya penambahan alokasi anggaran belanja modal yang ditujukan bagi kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), terutama para pelaku usaha kecil yang terdampak bencana gempa bumi.
Pernyataan ini disampaikan kepada media ini disela skorsing sidang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Ende, melanjutkan rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ende tahun Anggaran 2026.
Bagi Megi Sigasare anggaran UMKM Harus Jadi Prioritas.
“Hari ini kita merasionalisasikan anggaran belanja modal untuk kelompok usaha kecil dan menengah. Saya kira, untuk UMKM ini sangat dibutuhkan dan harus menjadi prioritas, sehingga harus ada penambahan anggaran,” ujar Megi Sigasare.
Ia menegaskan, bukan berarti anggaran yang ada saat ini kurang secara mutlak, namun jika dikomunikasikan dengan baik, pemerintah pasti memahami kebutuhan riil para pelaku usaha, khususnya yang tersebar di sepanjang Pantai Ndao dan Jalan Nangka.
“Anggaran itu tidak kurang kalau kita bisa mengkomunikasikan dengan baik. Pemerintah tentu paham situasi kebutuhan yang dibutuhkan oleh para UMKM sepanjang Pantai Ndao dan juga di Jalan Nangka. Karena itu, anggarannya harus ditambah.” Tambah Megi.
Walaupun Megi Sigasare Anggota DPRD Perempuan yang juga intens perhatikan kelompok perempuan Prinsip utama yang dipegang adalah keadilan dalam pengalokasian anggaran.
“Prinsipnya keadilan — anggarannya juga harus adil, sehingga semuanya bisa menerima bantuan gerobak untuk mereka bisa melanjutkan usahanya.” Ungkap Megi.
Ia mengingatkan bahwa banyak dari para pedagang ini juga terdampak gempa bumi. Jika anggaran tahun ini memang belum mencukupi, ia berjanji akan terus memperjuangkannya:
“Kalau memang tahun ini tidak mencukupi, ini kan kita sedang membahas anggaran perubahan. Kalau masih kurang, kita akan kawal lagi di APBD berikutnya, maupun di APBD awal.” Terang Megi.
Dijelaskannya, bantuan yang dimohonkan berupa gerobak usaha, sementara penataan kawasan pedagang berada di bawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum.
Sebagai wakil rakyat sekaligus perempuan, Megi menyoroti fakta bahwa sebagian besar pedagang kecil adalah perempuan — banyak di antaranya adalah kepala rumah tangga yang menjadi tulang punggung keluarga. Tidak hanya di kawasan Pantai Ndao dan Jalan Nangka, namun juga pedagang asongan yang berkeliling hingga ke pelabuhan, serta pedagang di area Stadion Marilonga, Pelabuhan Ende— yang sebagian besar berusia di atas 50 tahun.
“Sebagai perempuan, saya melihat hari ini banyak pedagang itu dari perempuan. Terlebih khusus, selain di sepanjang Pantai Ndao dan Jalan Nangka, ada juga pedagang asongan yang berjalan pergi ke pelabuhan. Bahkan di saat ada pertandingan bola di Stadion Marir Mari Longa, mereka berjuang di sana — dan usia mereka sebagian besar di atas 50 tahun.”
Ia menegaskan: “Pemerintah dan negara harus hadir di tengah kelompok-kelompok perempuan ini.” Para pelaku ekonomi paling bawah ini harus diberi perhatian pengembangan usaha, diatur dalam kelompok atau klaster yang terorganisir, sehingga dapat dikawal melalui alokasi dalam APBD Kabupaten Ende.
Megi juga menekankan bahwa tugas pengawasan anggota dewan tidak hanya berhenti di ruang rapat, tetapi harus turun langsung ke lapangan. Sinergi mutlak diperlukan dengan Bupati Ende, jajaran pemerintah daerah, PKK, maupun BUMN melalui program CSR dan pemberdayaan masyarakat.
“Kita harus berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan. Secara pribadi pun, saya sudah membantu beberapa kelompok perempuan — satu rak telur bisa jadi dua rak, kelompok penjual sayur juga kita dukung. Bantuannya tidak besar, tapi bermakna agar usaha mereka berkembang.” Tutur Megi.
Ia menutup dengan harapan agar semua pihak bersatu: “Mereka tidak boleh berjalan sendiri. Harus ada pengawalan yang konsisten, sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran dan berkelanjutan.” pungkas Megi Siga Sare. (yms/pras)
