Anggota DPR RI Dorong Bantuan Listrik untuk Desa Terpencil di NTT, Soroti Pengawasan BBM Bersubsidi

Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa (Dipo Nusantara),
Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa (Dipo Nusantara). (istimewa)

ENDE, WacanaNews.co.id — Persoalan pemerataan akses listrik dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Sejumlah desa dilaporkan belum menikmati aliran listrik, sementara persoalan antrean dan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi turut menjadi perhatian masyarakat. Selasa, (20/10/26).

Menanggapi kondisi tersebut, anggota DPR RI dari Komisi XII sekaligus Pengurus DPP PKB, Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa (Dipo Nusantara), menyatakan komitmennya untuk mendorong bantuan listrik bagi desa-desa yang belum terjangkau layanan kelistrikan di NTT.

Dalam keterangannya, Anggota DPR-RI Komisi XII itu menyebut sejumlah wilayah, termasuk sekitar Detukeli dan Maukaro, sebagai daerah masih menghadapi persoalan akses listrik. Ia membuka peluang bagi pemerintah desa mengusulkan bantuan melalui jalur koordinasi yang tersedia.

“Target kita, tahun ini bantuan listrik bisa kita bawa lebih banyak ke NTT. Kepala desa bisa menghubungi melalui Pak Yoran atau melalui DPC PKB. Nanti bisa kita bantu, karena daerah lain juga kita bantu. Masa NTT tidak kita bantu,” ujar Dipo Nusantara.

Dipo Nusantara meminta agar informasi mengenai desa atau dusun yang belum menikmati listrik dihimpun secara jelas, sehingga dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak terkait.

Menurutnya, pendataan lokasi yang belum teraliri listrik menjadi langkah awal untuk mendorong penyaluran bantuan secara lebih tepat sasaran.

Soroti Dugaan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

Selain persoalan kelistrikan, anggota DPR RI tersebut juga menanggapi laporan mengenai dugaan penggunaan BBM bersubsidi oleh kendaraan milik kontraktor maupun pihak lain yang diduga tidak berhak.

Ia menegaskan, penggunaan BBM non-subsidi oleh kendaraan milik kontraktor atau pejabat bukanlah persoalan yang sama dengan penggunaan BBM bersubsidi yang tidak sesuai ketentuan.

“Tidak masalah kalau mereka mengisi BBM non-subsidi. Yang menjadi persoalan kalau mereka mengisi BBM bersubsidi, padahal ada aturan yang melarang penggunaan BBM bersubsidi untuk kategori tertentu,” jelas Dipo Nusantara.

Dipo Nusantara meminta masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran agar menyampaikan bukti, termasuk foto kendaraan dan informasi pendukung lainnya, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Kalau memang benar itu mobil kontraktor atau pihak lain yang melanggar aturan, sampaikan buktinya. Kita bisa menegur SPBU jika ditemukan pelanggaran,”. Kata Dipo Nusantara.

Anggota DPRD RI komisi XII itu juga mengingatkan bahwa penindakan terhadap SPBU harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan bukti pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasokan BBM dan Kendala Distribusi

Terkait persoalan antrean dan dugaan kelangkaan BBM yang belakangan dirasakan masyarakat, ia mengaku belum mengetahui secara pasti akar persoalan yang terjadi.

Namun, ia menyebut adanya sejumlah faktor yang berpotensi memengaruhi distribusi BBM, mulai dari kendala transportasi laut hingga kondisi harga minyak dunia.

Ia menyinggung informasi mengenai gangguan operasional kapal di Pelabuhan Benoa, Bali, yang disebutnya berpotensi memengaruhi kelancaran distribusi. Meski demikian, informasi tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait untuk memastikan dampaknya terhadap pasokan BBM di NTT.

Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya dari Menteri terkait, stok BBM ke depan diproyeksikan masih aman.

Kendati demikian, menurutnya, kepastian stok di tingkat nasional perlu diikuti dengan kelancaran distribusi hingga ke daerah-daerah yang memiliki tantangan geografis dan cuaca.

Usulkan Penambahan Kilang dan Fasilitas Penyimpanan BBM

Sebagai langkah jangka panjang, ia mengusulkan penguatan infrastruktur penyimpanan dan distribusi BBM di wilayah NTT.

Dipo menilai, kondisi geografis kepulauan serta cuaca laut yang kerap menghambat transportasi perlu menjadi pertimbangan dalam merancang sistem ketahanan energi daerah.

“Saya mengusulkan, kalau perlu, setiap provinsi memiliki kilang minyak yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah penduduk. Selain itu, fasilitas penyimpanan atau storage juga perlu diperbanyak,” ungkap Dipo Nusantara.

Dipon Nusantara menyebut rencana penambahan fasilitas penyimpanan di wilayah Sikka dan Labuan Bajo sebagai salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam memperkuat distribusi BBM di Flores.

Menurutnya, penambahan kapasitas penyimpanan di sejumlah titik strategis diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan BBM ketika pengiriman melalui jalur laut mengalami hambatan.

Dengan demikian, kebutuhan BBM masyarakat dan kegiatan ekonomi di daratan Flores diharapkan tidak terlalu bergantung pada kelancaran pengiriman dalam waktu singkat.

Minta Desa yang Belum Berlistrik Segera Didata

Pada akhir keterangannya, ia kembali menekankan pentingnya pendataan desa dan dusun yang belum menikmati listrik, termasuk wilayah di Kecamatan Detukeli dan daerah lainnya.

Ia meminta agar informasi mengenai lokasi tersebut disampaikan melalui perwakilan yang dapat membantu mengoordinasikan usulan bantuan.

Langkah tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi upaya memperluas akses listrik sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di wilayah NTT.

Meski demikian, realisasi bantuan listrik, penambahan fasilitas penyimpanan BBM, serta penanganan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi tetap memerlukan koordinasi dengan pemerintah, instansi teknis, dan pihak terkait sesuai kewenangan masing-masing. (yms/pras)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *