Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Ermarini saat bersama petani Desa Blaru Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.(wacananews.co.id/yan)
KEDIRI, WacanaNews.co.id — Dalam Kegiatan Sambang Daerah Pilihan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Ermarini di Desa Blaru Kecamatan Badas Kabupaten Kediri mendapati temuan Petani Bantaran DAS Kali Konto kurang lebih 100 orang berdialog tentang Lahan pertanian nya yang rusak akibat kegiatan pertambangan dari Pemegang IUP OP PT GEMILANG BUMI SARANA, Minggu, (29/08/2021).
“Ini aspirasi dapil yang perlu ditindaklanjuti secara serius oleh Menteri LHK. Masyarakat petani di DAS Kali Konto Desa Blaru mengatakan lahan sangat produktif untuk pertanian. Harus ada apresiasi negara kepada mereka. Jangan malah memberikan Ijin Pertambangan diwilayah pertanian produktif dan merusak kerja keras petani, tanah untuk petani. jangan rusak tanah produktif selama ini,” ujar Anggia.
Anggia menegaskan perlunya evaluasi tata cara prosedur pengajuan ijin. Dari mulai Dinas PU PR Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup, BBWS Propinsi serta Dinas ESDM Propinsi.
“Setidaknya mulai sekarang saya akan minta audit kepada institusi terkait untuk evaluasi prosedur pemberian ijin. BBWS berada di bawah KLHK. Kementerian harus berani menegur setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan yang mungkin terjadi di sana. Apalagi DPMPTSP Propinsi Jatim tahun 2018 sudah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Bahwa Kegiatan Pertambangan IUP OP PT Gemilang Bumi Sarana, dan PT Bintang Timur Sumber Alam. Dihentikan Sementara. Ini akan saya sampaikan ke Bu Menteri agar ada tindak lanjut, evaluasi, dan pengawasan serius di sana,” ujar Anggia.
Sementara itu, Siti (56), salah satu petani di Desa Blaru, menyampaikan terima kasih atas perhatian politisi PKB yang juga Ketum Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama tersebut. “Harapannya keluh kesah kami di daerah. Terima kasih Bu Anggi,” ucapnya.
Anggia sendiri berjanji akan bantu evaluasi audit semua dokumen IUP OP, di institusi terkait. “Dalam kegiatan sambang Petani berikutnya akan saya tagih kembali tindak lanjut yang telah dilakukan BBWS ESDM Propinsi Jatim, Dinas Lingkungan Hidup. Serta Dinas PU PR terhadap kasus ini,” tegasnya.(yan/w2)