ENDE, WacanaNews.co.id — Bertempat di lantai dua aula kantor daerah, Jum’at (21/05) anggota DPR RI Komisi X, Andreas Hugo Parera melaksanakan kegiatan tatap muka bersama masyarakat dalam rangka Reses DPR RI, hadir dalam kesempatan tersebut Asisten 1 Abraham Badu, ketua DPRD Ende Fransiskus Taso, kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Valentinus Setiawan, serta 50 orang dari profesi guru.
Andreas Hugo Parera dengan gaya komunikasi yang berapi-api menjelaskan materi kepada peserta terkait perekrutan menjadi guru P3K. Andreas menyampaikan bahwa, jumlah tenaga pendidik yang dibutuhkan dari pusat sebanyak satu juta orang, dengan komposisi 31.000 orang sekian kuotan diperuntukkan bagi NTT, selanjutnya Andreas mempertanyakan kesiapan daerah dalam merespon kesempatan memenuhi jumlah guru P3K di Ende.
Valentinus Setiawan kepala BKPSDM memaparkan prihal kesiapan berkas yang telah diajukan untuk memenuhi kuota tersebut, “Jumlah guru yang telah diajukan sebanyak 821 orang yang sudah memiliki NUPTK dan kami sudah mengirimkannya, namun kuota yang ditentukan dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi ( KemenPANRB) sebanyak 47 orang, yang sudah daftar baru 46 orang,” tutur Valen.
Mendengar hal itu Anderaes kaget dan terdiam seolah tidak bisa berdaya dikuti dengan ributnya peserta teramat risau, dengan wajah dan mata yang kemerahan, dengan gemetar berkata-kata, “mau dikemanakan nasib kita yang lain, sebab kita tidak tahu pasti, ini pasti ada permainan, karena hanya orang dalam yang memasukan nama ke 46 orang itu” tutur ibu berada dibarisan belakang.
Andreas menyampaikan semestinya yang mendaftar adalah semua mereka yang telah memenuhi syarat dan 47 adalah hasil seleksi. Bukan yang baru terdaftar hanya 46 orang tinggal satu melengkapi kuota. Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana mungkin yang telah diajukan sebanyak 821 orang lebih, sedangkan terdaftar baru 46 orang dan kurang 1 untuk memenuhi 47 orang. Seperti menjawabi ungkapan ibu-ibu di atas.
Sebagai DPR RI Andreas berjanji akan berusaha berbicara dengan pihak terkait agar mempertimbangkan jumlah kuota tersebut. (ms/Sum)