JOMBANG, WacanaNews.co.id — Acara Outbond Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) di Satradar 222 Kabuh yang dihadiri Aparatur Desa dan Camat se Kabupaten Jombang pada Kamis (12/12) menuai kritik.
Kritikan kali ini muncul dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sekber Wartawan Indonesia (SWI) Kabupaten Jombang. Leo Dwi Prasetyode Ketua DPD SWI Jombang berharap Pemkab Jombang segera memberika penanganan dan solusi kongkrit dalam penanganan banjir dalam jangka panjang agar warga tidak menjadi langganan banjir setiap tahunnya.
“Dengan penangan cepat dan solusi jangka panjang ini diharapkan banjir segera surut sehingga masyarakat yang terdampak dapat kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Seharusnya Pemkab Jombang memberikan penanganan banjir dengan cepat, itu bukti dari keseriusan Pemerintahan Kabupaten Jombang bekerja sama dengan Sumber Daya Air Kabupaten Jombang maupun BPBD dapat memberikan solusi yang terbaik untuk masyarakat yang terdampak banjir”, jelas Leo Dwi Prasetyo Ketua DPD SWI Jombang, Sabtu (14/12/2024).
Pemkab Jombang, masih Leo, seharusnya tidak mengadakan kegiatan outbond di tengah – tengah warganya dalam kondisi kesulitan. Karena kegiatan tersebut belum tentu juga berdampak positif terhadap berjalanya Pemerintah di tingkat Desa.
“Bukan malah mengadakan outbond di suatu tempat dan bebarengan sama warga yg kena musibah banjir itu sangat di sayangkan kepada Pemkab Jombang. Karena hal tersebut tidak mencerminkan pada pancasila dengan sila ke kedua (kemanusiaan yg adil dan beradab) yaitu saling tolong menolong, dan berbagi, karena pada dasarnya sila ke 2 ingin mewujudkan nilai kemanusian yg di miliki oleh bangsa indonesia. Seharusnya bisa memahami mana yang urgent dan mana yang tidak urgent”, tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang, Sholahuddin sampai detik ini tidak memberikan tanggapan. Bahkan setelah diberitakan sebelumnya, pihaknya tidak memberikan respon.
Sedangkan, Kabid Pembangunan Desa DPMD Jombang, Evi Setyorini mengaku melaksanakan kegiatan sesuai DPA dan telah memberikan kelonggaran bagi yang hadir untuk memprioritaskan kegiatan yang lebih penting.
“Kami melakukan kegiatan sesuai DPA dan kami memberi kelonggaran kepada kades untuk memprioritaskan kegiatan yang lebih mendesak”, pungkasnya. (pras/jal)
